TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud Md., menyarankan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi agar mengendapkan sementara kasus korupsi yang melibatkan polisi. Juga melimpahkan kasus tersebut ke kepolisian atau kejaksaan jika sudah ada tersangka yang ditetapkan.
"Saya setuju, saat ini, demi kebaikan, masalah-masalah korupsi polisi itu diendapkan dulu oleh KPK. Jangan sekarang mengusutnya, situasinya tidak tepat," kata Mahfud di Royal Ambarrukmo Hotel, Yogyakarta, Jumat, 27 Februari 2015.
Menurut dia, institusi kepolisian dan KPK harus diselamatkan dulu. Adapun kasus korupsi itu bisa ditangani kemudian atau dilimpahkan ke instansi penegak hukum lain. Mahfud mengatakan rakyat Indonesia berharap KPK tetap eksis dengan membuang oknum yang dianggap menodai. "Institusi KPK masih diperlukan bangsa ini."
Ia menjelaskan, setiap kali ada masalah yang melibatkan kepolisian, yang mungkin salah adalah anggotanya bukan institusinya. Hal yang sama berlaku untuk KPK. "Setiap menyentuh polisi, itu oknumnya, bukan institusinya. Institusinya jangan dirusak, tetapi oknumnya, jika dianggap korupsi," katanya.
Mahfud mengatakan, meski kasus korupsi polisi diendapkan, kasus-kasus lain di KPK harus tetap diusut. Dia meyakini pimpinan KPK saat ini, dengan tiga pelaksana tugas pemimpin, mampu menyelesaikan kasus yang ditangani lembaga antirasuah itu. "Mau tidak setuju juga tidak bisa, harus diterima. Sudah diangkat, mereka mampu kalau mau," kata Mahfud.
Ihwal komitmen pemberantasan korupsi, dia mengatakan pemberantas korupsi tidak boleh tersandera kepentingan. "Misalnya diberi ini diberi itu dijebak ke sana dijebak ke situ. Ada yang diberi uang tidak mau, tetapi diberi perempuan, diberi Puteri Indonesia, nah, mau," katanya.
MUH. SYAIFULLAH
