Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Angket DPRD: Ini Daftar Proyek Aneh yang Dibongkar Ahok  

image-gnews
Meme Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengomentari penggelembungan anggaran untuk membeli alat UPS  di sekolah-sekolah dalam APBD DKI 2014. Dana sebesar Rp 330 miliar muncul dari 55 kegiatan di SMK dan SMU untuk pembelian UPS seharga Rp 6 miliar per unitnya. Twitter.com
Meme Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengomentari penggelembungan anggaran untuk membeli alat UPS di sekolah-sekolah dalam APBD DKI 2014. Dana sebesar Rp 330 miliar muncul dari 55 kegiatan di SMK dan SMU untuk pembelian UPS seharga Rp 6 miliar per unitnya. Twitter.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok membeberkan semua usulan tambahan kegiatan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta. Total proyek itu  senilai Rp 12,1 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015 yang mencapai Rp 73 triliun.  Dia menyebut dana sebesar itu sebagai anggaran siluman, rekayasa Dewan.

Ahok kemudian melaporkan temuan tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 27 Februari 2015.  Ke Komisi, ia membawa sebundel bukti, anggaran siluman 2012 sampai 2015. Ahok mengaku ingin melaporkan temuannya ke aparat hukum sejak zaman Jokowi menjadi gubernur. "Buktinya saja yang tidak ada," kata dia.

Beberapa kegiatan yang diusulkan anggota DPRD Komisi E, bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dari dokumen yang dibagikan Ahok ke media, banyak usulan anggota Dewan yang cukup mencolok. Misalnya, pengadaan buku trilogi Ahok senilai Rp 30 miliar, alat peraga robotika untuk siswa SMA dan SMK senilai Rp 10 miliar, perpustakaan di luar ruangan Rp 20 miliar, dan lainnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berikut ini sebagian proyek tambahan itu:
- Pengadaan buku trilogi Ahok: Nekad Demi Rakyat Rp10 miliar
- Pengadaan buku trilogi Ahok: dari belitung menuju istana Rp10 miliar
- Pengadaan buku trilogi Ahok: Tionghoa Keturunan Ku Indonesia Negara ku   membangun Rp10 miliar
- Pengadaan alat peraga robotika untuk SMA/SMK Rp10 miliar
- Pengadaan CNC simulator untuk sekolah Rp4 miliar
- Pengadaan modul sertifikasi test of english for international communication Bridge (TOEIC) Rp20 miliar
- Profesional development for teacher melalui pelatihan guru ke luar negeri Rp25,5 miliar
- Perlengkapan smart learning system SD Rp4,5 M
- Perlengkapan smart learning system SMP Rp4,5 M
- Buku pedoman Komite Sekolah SD Rp500.000.000
- Buku pendoman Komite sekolah SMA Rp500 juta
- Buku pedoman komite sekolah SMP Rp500 juta
- Buku Pramuka Rp 1 miliar
- Pengadaan alat peraga pendidikan anak usia dini bantuan untuk PAUD Rp 15 miliar
- Pengadaan peralatan audio class SD Rp 4,5 miliar
- Pengadaan audio class SMA/SMK Rp 4,5 miliar
- Pengadaan peralatan audio class SMP Rp3,5 miliar
- Pengadaan sains bidak teknologi rekayasa SMKN 1 Jakpus Rp3 miliar
- Pengadaan sains bidang teknologi rekayasa SMKN 26 Jaksel Rp3 miliar
- Pengadaan sains bidak teknologi rekayasa SMKN 34 jakpus Rp3 miliar
- Pengadaan sains bidang teknologi SMKN 39 jakpus Rp 3 miliar
- Pengadaan sains bidang teknologi SMKN 5 Jaktim Rp3 miliar
- Pengadaan sains bidang teknologi SMKN 52 jaktim Rp3 milar
- Pengadaan sains bidang tekonologi SMKN 54 jakpus Rp3 miliar
- Pengadaan sistem pengembangan model pelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi Rp 15 miliar
- Penyediaan cctv online sistem SD Rp 4,5 miliar
- Penyediaan cctv online sistem SMA/SMK Rp 4 miliar
- Penyediaan cctv online sistem SMP Rp 4,5 miliar

ERWAN HERMAWAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

2 jam lalu

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

Sekjen PDIP mengatakan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan secara terstruktur mulai dari hulu ke hilir.


PKB Bakal Ajukan Hak Angket setelah 20 Maret: Tunggu Kesepakatan

6 jam lalu

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah usai menemui para demonstran dari berbagai kepala desa di Indonesia yang menuntut pengesahan Revisi UU Desa sebelum Pemilu di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Januari 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
PKB Bakal Ajukan Hak Angket setelah 20 Maret: Tunggu Kesepakatan

Pengajuan hak angket disebut masih menunggu kesepakatan.


Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

13 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menteri PKB Kakak Cak Imin Sowan Jokowi, Upaya Mendekat ke Pemerintahan Selanjutnya?

Halim Iskandar mengatakan kepastian PKB masuk ke pemerintahan selanjutnya tergantung Cak Imin. Jokowi tak menyinggung masalah itu.


Abdul Halim PKB ke Istana, Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi untuk Stop Hak Angket

18 jam lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Abdul Halim PKB ke Istana, Sebut Tak Ada Permintaan Jokowi untuk Stop Hak Angket

Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa sekaligus Kakak dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Abdul Halim Iskandar, mengatakan tidak ada permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu di DPR.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

1 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


PPP Belum Bersikap Soal Hak Angket, Pengamat: Sebaiknya Fokus Lolos Pileg

1 hari lalu

Adi Prayitno. ANTARA
PPP Belum Bersikap Soal Hak Angket, Pengamat: Sebaiknya Fokus Lolos Pileg

Pengamat menyebut, PPP memang sebaiknya fokus untuk lolos di Pemilihan Legislatif daripada terlibat mengajukan hak angket.


PPP soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Belum Ada Instruksi Apapun

2 hari lalu

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
PPP soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu: Belum Ada Instruksi Apapun

PPP masih gamang untuk menentukan sikap soal hak angket. Namun, optimistis lolos ke Senayan.


Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

2 hari lalu

Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim (kiri), bersama Sekjen PKB Hasanuddin Wahid (tengah), dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi (kanan) di NasDem Tower, Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA
Alasan NasDem-PKB-PKS Usul Jadi Inisiator Hak Angket, Abaikan PDIP?

Koalisi Perubahan mengusulkan agar mereka jadi inisiator hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Apa alasannya? Bagaimana dengan PDIP?


Sebulan Usai Coblosan Pemilu 2024: Jokowi Banjir Kritikan, Lonjakan Suara PSI, Hak Angket dan Gugatan ke MK Bergulir

2 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Sebulan Usai Coblosan Pemilu 2024: Jokowi Banjir Kritikan, Lonjakan Suara PSI, Hak Angket dan Gugatan ke MK Bergulir

Banyak fenomena politik pasca Pemilu 2024 mulai Jokowi banjir kritikan, lonjakan suara PSi, hak angket DPR dan gugatan ke MK siap bergulir.


Hak Angket Pemilu 2024: Pakar Politik Unand Sebut Soal Konstitusi Dibajak dan Kemunduran Demokrasi

3 hari lalu

Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu serta digulirkannya hak angket di Depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat, 8 Maret 2024. Aksi tersebut menuntut DPR RI mendukung hak angket serta pengusutan dugaan kecurangan Pilpres dan Pileg dalam Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hak Angket Pemilu 2024: Pakar Politik Unand Sebut Soal Konstitusi Dibajak dan Kemunduran Demokrasi

Wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024, menurut pakar politik Unand sebagai akibat kemunduran demokrasi dan pembajakan konstitusi.