Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Desak Mendagri Tetapkan Bupati Bogor

Editor

Yuliawati

image-gnews
Sejumlah kendaraan memadati Jalan Pajajaran, Bogor, Jawa Barat,  27 September 2014. Kemacetan di kota ini menempati peringkat pertama 10 Kota Termacet di Indonesia versi Kemenhub, dengan laju kendaraan 15,32 Km/Jam. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
Sejumlah kendaraan memadati Jalan Pajajaran, Bogor, Jawa Barat, 27 September 2014. Kemacetan di kota ini menempati peringkat pertama 10 Kota Termacet di Indonesia versi Kemenhub, dengan laju kendaraan 15,32 Km/Jam. TEMPO/Lazyra Amadea Hidayat
Iklan

TEMPO.COBogor - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor Ade Ruhendi memdesak Menteri Dalam Negeri segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan Pelaksana Tugas Bupati Bogor Nurhayanti menjadi Bupati Bogor definitif. Nurhayanti ditunjuk sebagai Plt Bupati setelah Bupati Bogor Rachmat Yasin ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah menerima suap Rp 4,5 miliar dari bos PT Bukit Jonggol Asri.

"Harus ada bupati definitif agar pelayanan publik tetap berjalan," kata Ketua DPRD Kabupaten Bogor yang biasa disapa Jaro Ade di Cibinong, Selasa, 3 Maret 2015. Menurut Jaro Ade, anggota dewan telah mengelar sidang paripurna dan mengajukan percepatan pengangkatan Nurhayanti. "Bolanya sekarang ada di Plt Bupati dan Kemendagri," kata Jaro Ade.

Ada tiga calon wakil bupati yang bersiap mendampingi Nurhayanti. Mereka berasal dari partai pengusung pasangan Rachmat Yasin-Nurhayanti. Mereka adalah Ade Munawaroh, adik kandung Rachmat Yasin yang juga Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan; Momon Permono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, dan Endang Kosasih, mantan Anggota DPR RI dan anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Kabupaten Bogor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

ARIHTA U. SURBAKTI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.