TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Pansus Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi PDIP Jhonny Simajuntak mengatakan tim angket belum bisa menilai apakah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bisa terseret kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) tahun 2014. Pengadaan UPS atau alat penyimpan daya listrik menjadi salah satu pengadaan yang dicurigai Ahok ada penggelembungan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja DKI 2014.
"Kami akan lihat dulu. Di sini belum bisa dalam taraf men-judge seperti itu, tetapi biar bagaimana pun kita harus tahu. Dalam pembahasan anggaran ini kan bersama-sama, harus ada kesepakatan bersama," kata Jhonny saat ditemui Tempo di ruangannya, Kantor Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Senin, 2 Maret 2015.
Sejauh ini, menurut Jhonny, pembahasan anggaran tentu akan ditetapkan bersama-sama dengan Gubernur Ahok. "Harus ada kesepakatan bersama antara legislatif dan eksekutif," ujar Jhonny.
Jhonny yakin jika pengadaan-pengadaan UPS mencapai wilayah kelurahan, tidak mungkin sampai tidak diketahui pihak eksekutif. "Harusnya bisa tak terlaksana kalau belum sampai ke eksekutif. Pengadaan seperti ini tak bisa bertempuk sebelah tangan," kata dia.
Dugaan penggelembungan APBD 2014 terkait pengadaan alat UPS mencapai Rp 5,8 miliar per unit. Pembelian UPS, menurut Ahok, merupakan hasil pemotongan sejumlah anggaran dari program unggulan Pemerintah Provinsi DKI sebesar 10-15 persen dari APBD 2015. Secara keseluruhan, Ahok menduga adanya dana siluman dalam APBD 2015 dengan total nilai mencapai Rp 12,1 triliun.
Dugaan adanya penggelembungan dan dana siluman ini didapatkan dari APBD versi Dewan yang di dalamnya ditemukan ada 48.000 kegiatan baru dengan total dana untuk seluruh kegiatan sebesar 12 triliun, termasuk di dalamnya pengadaan trilogi buku Ahok senilai 30 miliar. Pihak Dewan pun meminta tim anggaran DKI memasukkan usulan program senilai Rp 12 triliun dalam sistem penganggaran elektronik (e-budgeting).
AISHA SHAIDRA
