TEMPO.CO , Jakarta:Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo mengatakan temuan anggaran siluman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 bukan pencapaian terbesar. Alasannya, kesempatan menyelipkan proyek fiktif justru lebih banyak terjadi pada penyusunan APBD Perubahan.
"Penyusunan APBD Perubahan itu rentan disisipkan proyek fiktif," kata Adnan, di Balai Kota, Senin malam, 2 Maret 2015.
Adnan menjelaskan, waktu penyusunan APBD Perubahan biasanya sangat singkat. Biasanya, pembahasan dimulai pada bulan Juli atau Agustus. Rancangan anggaran harus segera disahkan untuk mengejar tenggat penyelesaian program pembangunan.
Menurut Adnan, pengadaan barang merupakan program yang paling sering muncul sebagai proyek fiktif. Cara ini dianggap paling mudah untuk mengalihkan anggaran dan mengubahnya dengan program lain yang tak signifikan.
Untuk itu, ICW mendukung langkah Ahok untuk melaporkan temuan anggaran siluman pada APBD 2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Adnan juga mewanti-wanti agar Ahok menyokong semua temuan itu dengan data dan informasi yang valid. Tujuannya, agar Ahok tak justru diperdaya oleh satuan kerja perangkat daerah atau anak buahnya sendiri. "Jangan sampai ditikam dari belakang," kata dia.
Ahok membenarkan penyataan Adnan. Sebagai contoh, Ahok memaparkan masih ada 55 paket pengadaan Uninterruptible Power Supply senilai Rp 330 miliar yang lolos pada APBD 2014 Perubahan. Dinas Pendidikan sudah menyisir semua program yang diduga menimbulkan pemborosan pada saat anggaran disusun.
Saat itu, kata Ahok, Dinas Pendidikan mencoret program senilai Rp 3,4 triliun. Program itu dicoret lantaran tak pernah diusulkan oleh Dinas. "Ternyata muncul lagi saat APBD Perubahan," kata Ahok.
Untuk itu, Ahok mengatakan penggunaan sistem e-budgeting untuk menyusun anggaran tak bisa ditunda lagi. Sebab menurut dia, kejadian serupa akan terus terjadi jika penyusunannya dilakukan secara manual. "Tak semua orang bisa mengakses sistem e-budgeting, kami bisa mengontrol," ujar Ahok.
LINDA HAIRANI
