TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta maaf kepada warga Ibu Kota. Alasannya, publik kini menonton perang politik antara dirinya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta.
Kisruh antara Ahok dengan Dewan ini merupakan imbas dari perbedaan pendapat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015. "Kami minta maaf atas tontonan yang lucu ini," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Selasa, 3 Maret 2015.
Ahok berkukuh penggunaan e-budgeting untuk menyusun anggaran terpaksa ditempuh. Menurut Ahok, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah terlalu lama berkutat pada penyusunan anggaran secara manual yang berpotensi menimbulkan banyak proyek fiktif.
Selain itu, sisa lebih penggunaan anggaran pada APBD 2014 menjadi titik puncak evaluasi penyusunan anggaran. Untuk itu, Ahok memutuskan untuk mengabaikan pihak-pihak yang menghalangi penggunaan e-budgeting.
Ia juga acuh dengan laporan terhadap yang dilakukan oleh tim angket DPRD DKI Jakarta ke Badan Reserse Kriminal Polri tentang dugaan suap dan pencemaran nama baik. "Tak apa, silakan saja. Apa buktinya?" Ahok balik bertanya.
Laporan tim angket tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan dokumen APBD 2015 dan penyuapan terhadap DPRD DKI Jakarta senilai Rp 12,7 triliun oleh Pemerintah DKI. Nilai dugaan suap tersebut tercantum dalam APBD 2015 yang sedianya diubah menjadi program pengadaan lahan, alat berat, dan alat kesehatan.
Anggota Dewan, ucap Ahok, seharusnya mendukung penggunaan e-budgeting. Namun, hal yang terjadi justru sebaliknya.
Dewan menuding proyek fiktif yang terjadi pada APBD 2014 berasal dari usulan satuan kerja perangkat daerah. "Kami membela uang rakyat dengan risiko saya yang tersingkir," ujar Ahok.
LINDA HAIRANI