TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono mengatakan pihaknya belum menerima satu pun berkas dugaan korupsi yang melibatkan mantan calon tunggal Kapolri, Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Berkasnya belum sempurna juga. Saya minta KPK untuk sempurnakan dulu," ujar Widyo di depan gedung bundar Kejaksaan Agung, Kamis, 5 Maret 2015.
Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung sebagai hasil kesepakatan antara KPK, Polri, dan Kejaksaan. Pelimpahan berkas dilakukan Deputi Penindakan KPK pada Senin lalu, tapi tidak jadi karena harus dilengkapi.
Widyo menjelaskan, masih ada beberapa hal yang kurang dari berkas yang harusnya disampaikan pekan ini tersebut. Salah satunya adalah berita acara pemeriksaan yang belum utuh. Ia mempersilakan KPK menggunakan waktu yang ada untuk memperbaiki berkas yang akan dilimpahkan.
"Harapan saya, sesegera mungkin. Tapi itu terserah KPK, kapan mereka akan menyerahkan berkas yang lengkap," ujar Widyo. Saat ditanya apakah Pidana Khusus Kejagung akan mempersilakan KPK melakukan supervisi dan koordinasi atas berkas yang dilimpahkan, Widyo mengaku belum bisa menjawab. Ia berkata, hal itu harus dipertimbangkannya dahulu.
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menuturkan KPK tidak akan melakukan supervisi terhadap penanganan berkas Budi Gunawan. Menurut ia, hal itu berdasarkan kesepakatan yang dicapai.
"Itu suatu keputusan yang baik. Untuk menghindari overlapping dan sebagainya. Yang lain mundur," ujar Prasetyo. Meski tak ada supervisi, Prasetyo membuka kemungkinan KPK menggunakan hak koordinasi ketika Kejaksaan menangani berkas Budi Gunawan.
"Ya, kalau mereka mau koordinasi atau memberi masukan, diterima saja. Itu memang hak mereka," ucapnya. Prasetyo sekaligus mengklarifikasi bahwa belum ada rencana untuk langsung melimpahkan berkas Budi Gunawan ke Mabes Polri.
ISTMAN M.P.
