TEMPO.CO, Yogyakarta -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meneken kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk pengembangan 5000 desa mandiri pada Jumat, 6 Maret 2015. Program ini akan berlangsung mulai tahun 2015.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jakfar menyatakan upaya pelibatan kampus untuk pengembangan desa tersebut merupakan yang pertama kali dilakukan oleh kementeriannya. Pelaksanaannya bisa mulai berbarengan dengan permulaan implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada April 2015. "Kami juga sudah menyiapkan nota kerja sama dengan 13 kementerian lainnya," kata Marwan setelah peresmian kerja sama di kampus UGM pada Jumat, 6 Maret 2015..
Menurut Marwan, kerja sama dengan kampus bernilai strategis karena sekaligus bisa diarahkan untuk peningkatan kualitas daya saing desa di masa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dia berharap pendampingan desa bersama kalangan kampus bisa menyentuh beragam peningkatan potensi desa. "Seperti pengembangan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau koperasi desa," kata Marwan.
Dia juga menyerukan agar semua Pemerintah Daerah menjalankan kewajibannya memberikan supervisi berupa pendampingan terhadap pengelolaan anggaran desa. Marwan berencana melakukan perekrutan tenaga pendamping untuk setiap pemerintah desa pada April 2015 mendatang. "Pendampingannya harus ideologis, untuk pemberdayaan," ujar dia.
Adapun Rektor UGM, Dwikorita Karnawati mengatakan fokus pemberdayaan 5000 desa itu bisa di banyak bidang. Dia mencontohkan pemberdayaan di sektor kesehatan, pangan, energi, kebencanaan, kehutanan dan kampanye Antikorupsi. "Selama ini sebagian program sudah kami kerjakan, tapi sekarang lebih sistematis karena didorong untuk bangun desa tangguh dan dilaksanakan bersama Kementerian Desa," ujar dia.
Pelaksanaan program, menurut dia, akan melibatkan berbagai fakultas, pusat studi dan peserta Kuliah Kerja Nyata di UGM. Dwikorita menaambahkan, seluruh program pemberdayaan desa didorong berbasis pada riset dan kajian. "Tenaga terbesar dari peserta KKN, pesertanya 7000 orang setiap tahun," kata dia.
Kerja sama itu menargetkan ada pembentukan awal 5000 desa mandiri pada tahun ini. Dwikorita mengatakan program itu akan berlabel "Gerakan Desa Mandiri." Di desa-desa itu akan ada pendampingan dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa. Selain itu, ada rencana pembentukan BUMDes di 5000 desa.
Program ini juga berkaitan dengan pengawalan pada perbaikan infrastruktur desa, realisasi hasil pengucuran Dana Desa dan penyaluran modal untuk koperasi dan usaha gurem. Sistem pelayanan publik berbasis online juga akan dibentuk di 5000 desa tersebut. Terakhir, ada program pendampingan khusus bagi desa di kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar dan terpencil.
Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan, Bambang Udayana mengaku lembaganya akan segera membentuk sekolah desa. Sekolah itu berupa pelatihan perumusan program pemecahan masalah pembangunan bagi aparatur pemerintahan desa. "Agar mereka bisa membuat program konkret seperti untuk pengentasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi desa," kata dia.
Peneliti Institute Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Arie Sudjito berpendapat kerja sama seperti ini menjadi contoh pengarahan perhatian masyarakat sipil bagi pemberdayaan desa. Menurut dia intervensi kampus bisa melengkapi agenda implementasi UU Desa berupa pengakuan identitas dan pendistribusian kembali sumber daya negara ke sektor desa. "Ini saatnya desa diperhatikan," kata Arie.
Pengajar Fisipol UGM itu berpendapat di awal implementasi UU Desa fokus pemberdayaan perlu serius menggarap peningkatan partisipasi warga desa. Bentuknya ialah penguatan lembaga-lembaga musyawarah warga yang aktivitasnya menjadi fondasi perumusan program desa. "Emansimasi desa harus muncul dengan menata kembali kelembagaannya dan mendorong gerakan sosial desa," kata dia.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
