TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai kisruh Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2015 semakin menarik.
Daya tarik itu, menurut Ahok, adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kini berani mengakui bahwa ada RAPBD versi DPRD.
"Kalau dulu, mereka (SKPD) enggak pernah berani mengaku, makanya mereka (Dewan) membuat angket untuk menekan kami (pemerintah)," kata Ahok di kantornya, Senin, 2 Maret 2015. "DPRD secara terang-terangan bilang ini versi kami. Ini yang palsu."
Ahok menjelaskan, tanpa metode anggaran seperti e-budgeting, anggota Dewan selalu bisa mengelak ketika ada program atau kegiatan titipan mereka di APBD.
"Mereka merasa SKPD yang main. Makanya, saya tungguin. Begitu jadi e-budgeting 2015, nah. Ini namanya jebakan Batman versi Ahok," ujar mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
Ahok mengancam akan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyelidiki dugaan anggaran siluman dalam APBD sebelumnya.
Ahok mengungkap ada dana siluman sekitar Rp 12,1 triliun dalam rancangan APBD versi Dewan. Ahok kemudian menggandeng Indonesia Corruption Watch untuk menelisik dana siluman tersebut.
Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch, Firdaus Ilyas, menuturkan tengah menyisir anggaran yang ada dalam APBD 2015. Menurut dia, bisa saja, setelah diteliti lagi, angka dana siluman itu lebih dari Rp 12 triliun, seperti yang diungkap Ahok sebelumnya. “Masih kami sisir,” katanya.
AISHA SHAIDRA | HUSSEIN ABRI YUSUF | ERWAN HERMAWAN
