TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, punya good will atau niat untuk menuntaskan kisruh rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.
"Kami memihak rakyat Jakarta," kata Tjahjo seusai acara diskusi di kawasan Senayan, Ahad, 8 Maret 2015. Tjahjo mengatakan Kementerian Dalam Negeri sudah menutup pintu mediasi bagi Ahok dengan DPRD DKI Jakarta.
Kemendagri hanya memberikan waktu tujuh hari bagi keduanya untuk membahas dan menentukan APBD yang diakui bersama. Kemendagri tak mau lagi ada saling klaim soal anggaran yang asli atau tudingan dana siluman.
Pada saat ini, menurut Tjahjo, Kemendagri tengah menuntaskan evaluasi dan rekomendasi perbaikan APBD yang sempat diajukan Ahok. Evaluasi ini diklaim akan selesai esok hari dan diproses untuk dikirimkan pada Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
"Setelah evaluasi diterima, Ahok dan DPRD harus duduk bersama dan memutuskan APBD yang disepakati. Kita tunggu hingga 23 Maret mendatang," kata Tjahjo.
Tjahjo menyatakan, tak akan berkompromi jika Ahok dan DPRD tak juga berniat menentukan bersama. Kemendagri berpendapat, APBD adalah rancangan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
"Tak boleh ada dua APBD di satu daerah," kata Tjahjo. "Tak bisa lagi nasib rakyat Jakarta diundur satu hari pun."
Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Isran Noor mengapresiasi kisruh APBD DKI Jakarta sebagai legitimasi pentingnya pemilihan kepala daerah langsung.
Menurut dia, jika kepala daerah dipilih DPRD tak akan berani melawan jika terjadi penyimpangan. Ia tak mempermasalahkan jalan keluar yang akan diambil Kemendagri. "Ini (sikap Ahok) justru menunjkukan sikap rakyat Jakarta dalam kisruh itu," kata Isran.
FRANSISCO ROSARIANS
