Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menteri Pertanian Janji Tahun Ini Tidak Impor Beras  

image-gnews
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menanam benih padi di persawahan Sumberpucung, Malang, 26 Februari 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menanam benih padi di persawahan Sumberpucung, Malang, 26 Februari 2015. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.COIndramayu - Pemerintah menyatakan tak akan mengimpor beras hingga akhir tahun ini. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan stok beras dalam negeri hasil panen petani dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Untuk wilayah Jawa Barat, Amran melanjutkan, padi yang akan panen berasal dari lahan seluas 500 ribu hektare. Dengan rata-rata hasil panen sekitar 8 ton per hektare, maka akan ada stok beras kurang-lebih 4 juta ton. 

Jumlah tersebut bisa dikonsumsi selama dua bulan untuk semua daerah di Indonesia. "Itu baru Jawa Barat, belum termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur serta daerah lainnya," kata Amran saat panen raya perdana musim tanam 2014/2015 di Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Rabu, 11 Maret 2015.

Cukupnya stok beras tersebut, menurut Amran, sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.  Bahkan kebijakan untuk tidak mengimpor beras pun sudah diputuskan secara resmi dalam rapat kerja dengan Presiden.

Kebijakan itu didukung pula para gubernur yang daerahnya selama ini menjadi lumbung padi nasional, termasuk Jawa Barat. Dengan kondisi ini, Amran pun optimistis Indonesia bisa mencapai swasembada pangan.

Untuk mencapai swasembada pangan, sejumlah perubahan regulasi pun telah dilakukan. Di antaranya mempercepat pencairan bantuan yang dibutuhkan petani, seperti traktor.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan regulasi yang baru, telah dikirim 10 ribu traktor ke seluruh Indonesia hanya dalam waktu sepuluh hari. Padahal, jika menggunakan regulasi lama, bantuan traktor itu baru bisa diserahkan kepada petani sekitar Mei dan Juni.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengungkapkan dia dan beberapa gubernur lain sudah sepakat bahwa Indonesia tidak membutuhkan beras impor. Produksi beras dari petani dianggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. "Sudah saatnya dunia mengetahui Indonesia bisa swasembada beras," kata Aher, sapaan Ahmad Heryawan.

Aher pun menyampaikan apresiasinya atas gerak cepat Menteri Pertanian dalam usaha meningkatkan produksi pertanian. Salah satunya dalam program pemberian bantuan traktor bagi petani di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Barat.

Saat ini Jawa Barat telah menerima bantuan 1.999 traktor dari Kementerian Pertanian. Pada 2015, Kementerian akan membagikan lagi 2.500 traktor ditambah 1.500 traktor dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

IVANSYAH 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

19 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

4 hari lalu

Dedikasi Edi Damasnyah Bangkitkan Pertanian Kutai Kartanegara

Program pengairan dan alsintan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kukar.


Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

13 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Gagal, Isu Pertanian dan Subsidi Perikanan Belum Disetujui WTO

Isu soal pertanian dan subsidi perikanan belum disetujui dalam KTM13 WTO di Abu Dhabi lalu. Meski demikian, sudah disetujui sekitar 80 member WTO.


Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

17 hari lalu

Tersangka Firli Bahuri keluar setelah menjalani pemeriksaan kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo di Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Rabu, 27 Desember 2023 [Eka Yudha Saputra/Tempo]
Firli Bahuri Tak Kunjung Ditahan, Direskrimsus Polda Metro Jaya Bungkam

Meski berulang kali mangkir pemanggilan pemeriksaan, bekas Ketua KPK Firli Bahuri belum ditahan.


Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

19 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa Syahrul Yasin Limpo, menerima gratifikasi sebesar Rp.44,5 miliar dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
Jaksa KPK Sebut Syahrul Yasin Limpo Minta Jatah 20 Persen dari Anggaran di Kementan

Jaksa KPK menyebut 20 persen dari anggaran di tiap Sekretariat, Direktorat, dan Badan di Kementan yang wajib disetor ke Syahrul Yasin Limpo


Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

19 hari lalu

Terdakwa mantan Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang perdana pembacaan surat dakwaan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 28 Februari 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Sidang Syahrul Yasin Limpo, Uang Hasil Pemerasan Rp 44,5 Miliar untuk Kebutuhan Istri dan Keluarga Hingga Carter Pesawat

Syahrul Yasin Limpo melakukan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian bersama Sekjen Kementan Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta.


Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

19 hari lalu

Sidang pembacaan dakwaan Syahrul Yasin Limpo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Rabu (28/02/2024). (ANTARA).
Syahrul Yasin Limpo Cs Ajukan Eksepsi Usai Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Syahrul Yasin Limpo Cs mengajukan eksepsi atau note keberatan usai JPU KPK membacakan dakwaannya pada hari ini.


Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

20 hari lalu

Tersangka korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menunjukkan surat suara capres-cawapres saat menggunakan hak pilihnya di TPS 901 di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. KPK berkerjasama dengan KPU Provinsi DKI  Jakarta memberikan fasilitas bagi 75 tahanan korupsi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Syahrul Yasin Limpo Bersama 2 Eks Pejabat Kementan Didakwa Menyalahgunakan Kekuasaan

Jaksa mengatakan pejabat eselon satu Kementerian Pertanian memberikan uang kepada Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya.


Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

20 hari lalu

Anggrek hitam. (youtube/diskominfo-barito-timur)
Kementerian Pertanian Beri Tanda Daftar Anggrek Hitam asal Barito Selatan

Kementerian Pertanian menyerahkan tanda daftar varietas Bunga Anggrek Hitam Salokat Kusi Sanggu asal Kabupaten Barito Selatan.


Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

24 hari lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Studi Demokrasi Rakyat Lapor ke KPK soal Korupsi Dana Hibah Pertanian yang Diduga Libatkan Anggota DPR

Pelaporan ke KPK terkait dugaan korupsi pemotongan dana bantuan hibah pertanian yang berasal dari Dana Aspirasi DPR yang mencapai Rp 2 miliar.