TEMPO.CO, Jakarta - Sikap politik Partai Gerindra ternyata tak selalu berseberangan dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kedua partai yang berseteru dalam pemilihan presiden lalu ini kompak mendukung rencana Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly yang merevisi Peraturan Presiden tentang pemberian remisi untuk koruptor.
Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan pemberian remisi merupakan hak yang harus diperoleh setiap tahanan termasuk terpidana kasus korupsi. Dia menilai, selama ini Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan selama ini diskriminatif.
Fadli mengatakan pemberian remisi terhadap terpidana korupsi tak akan bertentangan dengan semangat untuk melawan korupsi. Menurut dia, penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi bisa ditingkatkan dengan memperberat hukuman terhadap koruptor.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan sepaham dengan Fadli. Menurut Trimedya, pembatasan remisi tak akan memberikan efek jera pada pelaku korupsi. "Yang paling penting vonis diperberat," ujar Trimedya.
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR ini mengatakan salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberi efek jera pada koruptor dengan memberi hukuman bertingkat seperti halnya hukuman pada pengedar narkoba. Batasan itu bisa diukur dengan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan.
Misalnya untuk kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara di atas Rp 10 miliar maka hukumannya juga minimal sepuluh tahun. Namun, Trimedya mengakui wacana pemberian remisi untuk koruptor ini menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Karena itu, dia meminta Menkumham segera berkomunikasi dengan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung untuk membahas rencana remisi. Trimedya juga meminta pemberian remisi pada koruptor ini tak menjadi ladang bisnis bagi oknum di lembaga pemasyarakatan.
IRA GUSLINA SUFA
