TEMPO.CO, Yogyakarta - Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan akan mendukung kepengurusan partai di tingkat pusat yang mendapat pengakuan dari pemerintah. “Kami dukung yang disahkan pemerintah,” kata Ketua Pelaksana Harian Golkar DIY Janu Ismadi, Senin Maret 2015.
Kepengurusan Golkar di tingkat pusat terbelah, antara kubu Agung Laksono hasil Musyawarah Ancol dan Aburizal Bakrie versi Munas di Bali. Pekan kemarin, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona H.Laoly telah menerbitkan surat keputusan yang mengakui keabsahan kubu Agung Laksono.
Janu mengatakan Golkar DIY tak akan ngotot membela pada salah satu kubu yang berseteru itu. Tapi, “Kami akan hormati keputusan pemerintah.” Menurut dia, keputusan untuk mendukung kepengurusan yang disahkan pemerintah itu telah mendapat dukungan dari seluruh pengurus Golkar se-DIY . “Masih solid, tidak ada yang pecah di sini,” katanya.
Sebelumnya, Golkar DIY merupakan salah satu pendukung Munas di Bali yang memenangkan Aburizal Bakrie sebagai ketua umumnya. Bahkan, dalam kepengurusan Golkar kubu Aburizal itu, Ketua Umum Golkar DIY Gandung Pardiman menempati posisi sebagai Ketua Bidang Kaderisasi DPP Golkar.
Wakil Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol, Yorrys Raweyai, mengatakan lebih dari 20 pengurus Golkar versi Aburizal telah bergabung ke kubunya. Namun ia juga menolak 10 nama dari mereka masuk dalam kepengurusannya karena merupakan pendukung Aburizal.
Janu mengakui Golkar DIY merupakan pendukung Munas Bali itu. Namun, dia yakin, dukungan pada kubu Aburizal itu tak akan berpengaruh pada sikap kubu Agung Laksono pada pengurus Golkar DIY. Alasannya, pengurus Golkar DIY, kata dia, tak termasuk dalam daftar kader dengan dedikasi, prestasi, dan loyalitas yang tercela. “Golkar DIY bukan termasuk dalam blacklist (Kubu Agung Laksono),” katanya.
Sebelumnya pengurus cabang Golkar Gunung Kidul secara tidak langsung mendukung kepengurusan Agung Laksono dengan cara menolak memboikot pemilihan kepala daerah sebagaimana instruksi Golkar kubu Aburizal Bakrie. "Golkar akan rugi jika tak ikut pilkada, dan pemboikotan itu bakal ditentang kader di bawah, kami tetap akan ikuti," kata Sekretaris Partai Golkar Gunungkidul Heri Nugroho Jumat 13 Maret 2015.
Heri yang juga anggota DPRD Gunungkidul itu pun menyatakan tak akan segan meminta persetujuan ketua umum Agung Laksono jika itu yang dibutuhkan agar Golkar daerah tak absen pilkada.
ANANG ZAKARIA
