Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Naikkan Harga Gabah di Indramayu

image-gnews
Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat saat Car Free Day di Kota Bogor, 15 Maret 2015. Setelah berkantor di Istana Bogor Jokowi menyempatkan diri untuk  bersepeda dikawasan istana. Foto: Lazyra Amadea Hidayat
Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat saat Car Free Day di Kota Bogor, 15 Maret 2015. Setelah berkantor di Istana Bogor Jokowi menyempatkan diri untuk bersepeda dikawasan istana. Foto: Lazyra Amadea Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menaikkan harga pembelian pemerintah menjadi Rp 3.700 per kilogram, lebih tingi 10,4 persen dibandingkan harga sebelumnya. Keputusan itu diumumkan di hadapan petani pada acara panen raya musim rendeng 2014/2015 dan musim tanam gadu 2015 yang digelar di Desa Kedokan Gabus Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu, Rabu 18 Maret 2015.

"Saya umumkan di Indramayu HPP Rp 3.700/kg, naik 10,4 persen (dari HPP sebelumnya)," kata Jokowi. HPP untuk gabah kering panen (GKP) sebelumnya adalah Rp 3.300 per kilogram. Sesaat setelah mendengar pengumuman presiden tersebut, petani yang hadir pun riuh berkomentar. Kenaikan harga tersebut dinilai masih kurang besar.

Jokowi menyatakan jika kenaikan HPP tahun ini sudah didasarkan pada hasil hitungan yang cermat. Jokowi masih harus mempertimbangkan semua kelompok di luar petani. "Sudah dua tahun tidak naik, ini sudah dinaikkan masih kurang?" kata Jokowi bertanya.

Jokowi menjelaskan jika HPP untuk GKP dinaikkan terlalu tinggi, maka harga beras pun akan naik jauh lebih tinggi lagi. Jika itu terjadi, maka masyarakat di seluruh Indonesia yang mengonsumsi beras akan menyalahkannya. "Saya mengayomi semua kelompok. Semuanya harus pada posisi yang seimbang dan baik," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk tidak melakukan lagi impor beras. Karenanya petani pun diminta untuk bekerja keras untuk meningkatkan produktivitas dan produksi padi agar ketersediaan pangan nasional tetap terjamin tanpa adanya beras impor. "Kami telah berkomitmen tidak ada lagi impor beras, maka petani pun harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan beras nasional," kata Jokowi.

Dia menambahkan untuk mendukung program swasembada beras, pemerintah telah menginstruksi kementrian pertanian untuk membenahi prosedur penyaluan bantuan di sector pertanian seperti bantuan benih, pupuk dan alat pertanian. Kementerian PU pun telah diperintahkan untuk bisa memeprbaiki 52 persen irigasi yang rusak tahun ini dan perbaikan tersebut telah dilakukan sejak awal 2015 lalu.

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, mendukung program pemerintah untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak. "Karena kerusakan irigasi sangat menghambat program peningkatan produksi pertanian, khususnya di Jawa Barat," kata Heryawan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Heryawan menambahkan indeks produksi (IP) petani di Pantura Jabar baru 1,8 persen, padahal luas arealnya mencapai 80 persen dari total areal pertanian di Jabar. Sedangkan IP untuk daerah Priangan justru telah mencapai 2,8 persen padahal luas areal sawahnya hanya 20 persen. "Dengan IP 1,8 persen saja Jabar bisa jadi nomor satu produksi beras nasional, apalagi kalau IP 2,8 persen merata dengan dukungan irigasi yang bagus," kata Heryawan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan jika perbaikan irigasi saat ini baru 25 persen dari total target sebanyak 1 juta hektare. Semuanya akan rampung akhir 2015 mendatang. "Termasuk kerusakan saluran irigasi yang ada di Jabar," katanya. Sedangkan untuk penyaluran bantuan traktor kepada petani menurutnya baru 30 ribu unit dari total target sebanyak 60 ribu unit sepanjang 2015 ini.

Bupati Indramayu, Anna Sophanah pun berharap pemerintah pusat dan Pemprov Jabar segera meresmikan Waduk Jatigede. Karena nantinya waduk tersebut akan mengairi sawah di Indramayu bagian timur yang luasnya hingga 60 ribu hektar. "Petani di Kabupaten Indramayu timur sangat butuh bendungan dan saluran irigasi yang lancar," kata Anna. Tujuannya agar mereka mampu meningkatkan produksi.

Menanggapi HPP yang baru, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Jabar, Rali, menilai jika idealnya besaran HPP terbaru mencapai Rp 4.500/kg. Harga tersebut menurutnya mampu mengimbangi biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani. "Idealnya memang Rp 4.500/kg," kata Rali.

IVANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

8 menit lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Jokowi Bagi-bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, Bawaslu Sebut Tak Langgar Netralitas

Bawaslu RI menyatakan tindakan Presiden Jokowi yang membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran tidak melanggar netralitas.


Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

22 menit lalu

Pelatnas bulu tangkis PBSI Cipayung. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menpora: Peremajaan dan Modernisasi Fasilitas Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung Sudah Disetujui Presiden Jokowi

Menpora Dito Ariotedjo berkomitmen untuk memperbarui fasilitas olahraga di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung.


Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

27 menit lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

Tim Hukum Amin menilai empat menteri mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan permohonannya di sidang sengketa Pilpres 2024.


Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan rombongan berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, 1 September 2022. Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, terletak di ketinggian 3.325-4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl). Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

Presiden Jokowi tidak akan membahas perpanjangan izin konsentrat tembaga PT Freeport, meskipun direkturnya mengingatkan bisa kehilangan Rp30 triliun


Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Ini Taktik Jokowi Melawan Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh WTO

Jokowi akan menggunakan taktik mengulur-ulur waktu untuk melawan larangan hilirisasi nikel oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)


Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyapa sejumlah pejabat lembaga tinggi negara saat acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Presiden Jokowi Minta Masyarakat Mudik Lebih Awal

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpesan kepada masyarakat supaya bisa mudik lebih cepat.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

9 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

10 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

11 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ceramah Wapres soal Hawa Nafsu Bikin Jokowi dan Para Menteri Tertawa

Wapres Ma'ruf Amin memberikan ceramah saat buka puasa bersama Jokowi dan menteri Kabinet Indonesia Maju.


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

11 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.