TEMPO.CO, Jakarta - Perkataan tidak sopan dilontarkan oleh Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat meminta salah satu kepala satuan kerja perangkat daerah memaparkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.
Setelah mendengarkan pemaparan dari Dinas Kesehatan, Prasetio meminta penjelasan dari Kepala Dinas Kebersihan Saptastri Ediningtyas dengan tidak menyebutkan namanya. "Kepala Dinas Kebersihan yang rajanya sampah ini, ada? Hadir?" kata Prasetio saat memimpin rapat pembahasan hasil evaluasi RAPBD DKI 2015 di ruang serbaguna DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Maret 2015.
Tidak hanya itu, Prasetio juga mengomentari kondisi fisik Tyas--panggilan Saptastri--yang berisi, sehingga menimbulkan tawa dari beberapa anggota Dewan serta jajaran SKPD. "Yang paling kurus di republik Jakarta ini, ya," ujar Prasetio.
Tyas merespons perkataan Prasetio dengan tersenyum dan berpindah tempat dari posisi duduknya di barisan belakang ke kursi barisan depan, berseberangan dengan posisi pimpinan Banggar. Dalam pemaparannya, Tyas menyebutkan di Dinas Kebersihan ada 48 catatan evaluasi dari Kementerian dan pihaknya sudah melakukan perubahan. Di antaranya perubahan nomenklatur dan informasi serta efisiensi anggaran. Ihwal penambahan informasi, Tyas mengatakan dinasnya tetap akan mengusulkan adanya fasilitas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bagi petugas lapangan. "Kami mengusulkan adanya BPJS untuk keselamatan kerja," ucap Tyas.
Seusai pemaparan Tyas, Prasetio menyampaikan pandangannya tentang adanya wilayah DKI yang masih banyak dipenuhi sampah. "Bu Tyas, saya tiap hari lewat sekolah di Grogol, Tomang, itu tolong diperbaiki, Bu. Itu sampahnya berantakan dan ada bekas truk yang tak dipakai. Itu bisa buat resapan hijau, itu lebih baik," ujar Prasetio memberikan saran.
Rapat pembahasan ini bertujuan membahas hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap RAPBD DKI. Tujuan akhir pertemuan yang akan berlangsung dua hari ini adalah menghasilkan peraturan daerah untuk mengesahkan anggaran untuk setahun ke depan. Tapi, jika pertemuan berujung buntu, pemerintah DKI Jakarta mau tidak mau mesti menggunakan APBD 2014.
Kemarin, Prasetio menunda rapat evaluasi ini karena menganggap pemerintah DKI tak sigap lantaran tak menyediakan bundel cetakan dokumen RAPBD yang dikirim eksekutif ke Kementerian Dalam Negeri.
AISHA SHAIDRA
