Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPRD Vs Ahok, Dewan Terpecah Soal Solusi Anggaran  

image-gnews
Seorang demonstran wanita yang tergabung dalam Barisan Insan Muda, ikut berunjuk rasa dalam mendukung kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, 2 Maret 2015. Aksi tersebut menolak hak angket yang diajukan anggota DPRD. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Seorang demonstran wanita yang tergabung dalam Barisan Insan Muda, ikut berunjuk rasa dalam mendukung kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, 2 Maret 2015. Aksi tersebut menolak hak angket yang diajukan anggota DPRD. TEMPO/M IQBAL ICHSAN
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wajah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta Prasetyo Edi Marsudi tampak masam setelah melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah anggota Dewan di gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kemarin. Prasetyo, yang biasanya meladeni serbuan pertanyaan wartawan, mendadak bungkam dan pergi meninggalkan gedung Dewan. Dari dalam ruang rapat, terdengar teriakan, “DPRD pecah.” Suara itu berasal dari Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Hasbiallah Ilyas.

Hasbiallah menjelaskan, sejatinya pertemuan itu membahas sikap fraksi atas revisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015 berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri. Namun, belum juga dimulai, rapat itu bubar karena terjadi perdebatan di antara sesama anggota Dewan. “Beberapa fraksi ingin memakai APBD 2015, (terbit peraturan daerah) dan ada yang memilih peraturan gubernur (artinya menggunakan APBD 2014),” katanya.

Fraksi yang menolak peraturan daerah, menurut Hasbiallah, khawatir citranya buruk di masyarakat karena merekalah penggagas hak angket. Hak ini dilancarkan untuk menyelidiki kesalahan dalam pengisian pagu anggaran dalam rancangan APBD 2015. “Ada partai yang gengsi, mau ditaruh di mana muka DPRD kalau pakai perda,” ujarnya.

Adapun sikap Fraksi PKB, dia mengatakan, mendukung pemerintah menggunakan rancangan APBD 2015. Alasannya, jika menggunakan APBD 2014 sebesar Rp 72,9 triliun, perlu mengubah lagi setiap mata anggaran, dan tentu proses itu memakan waktu lama. Sikap PKB sejalan dengan PDI Perjuangan. Ketua Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak mengatakan mendukung perda. Sebab, banyak kegiatan yang terbengkalai jika menggunakan APBD 2014. “Kami ini mementingkan rakyat,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat Lucky Prihatta Sastrawiria memilih menggunakan APBD 2014. Demokrat, ujar dia, sejak awal menolak membahas hasil evaluasi kementerian. Alasannya, rancangan APBD 2015 bukan hasil pembahasan bersama.

Bukan cuma itu, sejumlah anggota Dewan juga mempersoalkan sikap beberapa wakil rakyat Jakarta yang hadir dalam perbaikan rancangan anggaran di Gedung Pola, Kompleks Perkantoran Pemerintah DKI Jakarta, kemarin pagi. Anggota Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman, menilai langkah itu mencari kepentingan untuk diri sendiri. “Hadir ke sana-kemari, nanti ditegur,” kata Prabowo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Seorang anggota Dewan yang menyaksikan revisi rancangan APBD 2015 di Gedung Pola, Bestari Barus, menyatakan tak ada yang berhak melarangnya menghadiri acara apa pun. Apalagi, dalam acara tersebut, anggota Dewan diundang secara resmi. “Apa yang saya lakukan sudah benar,” kata politikus dari Partai Nasional Demokrat itu.

Bestari malah heran dengan anggota Dewan yang menolak datang ke Gedung Pola. Menurut dia, perbaikan anggaran secara terbuka itu patut diapresiasi karena semua orang dapat mengetahui bagaimana cara kerja e-budgeting.

Menanggapi perpecahan di lingkup internal Dewan, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ogah turut campur. “Kalau ribut, berarti kami gunakan APBD 2014," kata Ahok--sapaan Basuki. Adapun Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mempersoalkan jika akhirnya menggunakan pergub. “Kami sudah siapkan plan A-C,” kata dia. Meski demikian, ia tetap berharap DKI menggunakan perda.

ERWAN HERMAWAN | LINDA HAIRANI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

2 hari lalu

Jakarta Banjir, Heru Budi Minta Maaf: Mohon Dimaklumi
Gaya Ahok, Anies, dan Heru Budi Tangani Banjir di DKI Jakarta

Banjir melanda sebagian wilayah di DKI Jakarta kerap terjadi berulang kali. Berikut gaya gubernur DKI menyikapi banjir di wilayahnya.


Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

2 hari lalu

Terdakwa kasus tindak pidana penodaan agama Panji Gumilang (tengah kemeja kuning) saat hendak meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Rabu, 20 Maret 2024. Foto: ANTARA/Fathnur Rohman
Mereka yang Dijerat Kasus Penistaan Agama, Ahok hingga Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun

Berikut sederet kasus penistaan agama yang dijatuhkan vonis untuk Ahok, Arya Wedakarna, dan terakhir Panji Gumilang Pimpinan Ponpes Al Zaytun.


Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

6 hari lalu

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep (tengah) bersama Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, dan Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, beserta jajarannya dalam konferensi pers di Basecamp DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Defara
Kaesang Pangarep: Perolehan Kursi PSI di DPRD Meningkat Sekitar 200 Persen

Kaesang Pangarep mengatakan, meski PSI tidak lolos ke Senayan, perolehan kursinya di DPR meningkat sekitar 200 persen.


William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

10 hari lalu

William Aditya Sarana. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
William Aditya Sarana Raih Suara Tertinggi Pemilu 2024 untuk Caleg DPRD DKI Jakarta, Ini Profilnya

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana meraih suara terbanyak untuk caleg DPRD DKI dalam Pemilu 2024. Di mana dapilnya? Ini profilnya


Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

15 hari lalu

Dokumentasi Ketua DPD PDI Perjuangan Bali Wayan Koster saat diwawancara di Denpasar.ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari
Wayan Koster Umumkan Lima Kader PDIP Bali Amankan Tiket ke Senayan

Wayan Koster mengatakan PDIP masih menjadi partai terkuat di Pulau Dewata meskipun capres-cawapresnya belum berhasil menang.


81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

16 hari lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin memotong tumpeng bersama istrinya, Wury Estu Handayani saat mengadakan tasyakuran hari ulang tahunnya di rumah dinasnya di Jalan Diponegoro, Jakarta, 11 Maret 2020. Ma'ruf Amin hari ini berulang tahun yang ke-77. TEMPO/Friski Riana
81 Tahun Ma'ruf Amin, Berikut Jalan Politiknya dan Pernah Punya Story dengan Ahok

Ma'ruf Amin berusia 81 tahun pada 11 Maret ini. Berikut perjalanan politiknya hingga menjadi wapres, sempat pula berseteru dengan Ahok.


Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

20 hari lalu

Ilustrasi KJMU. Istimewa
Ramai Soal KJMU, Apa itu Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang Diinisiasi Ahok dan Diteruskan Anies Baswedan?

Ramai di media sosial soal Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang disebut diberhentikan sepihak oleh Pemprov DKI Jakarta. Apa beda KJMU dan KJP Plus?


Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

21 hari lalu

Politikus PDI Perjuangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyampaikan orasi politiknya dalam acara Ahokers Bareng Ganjar di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar-Mahfud, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. Relawan Ahokers resmi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024. ANTARA/Aprillio Akbar
Jika Ahok Berminat Maju di Pilkada DKI Jakarta, Status Mantan Narapidana Bisa Mengganjalnya? Ini Kata UU Pilkada

Pengamat politik Adi Prayitno sebut nama Ahok dan Anies Baswedan masih kuat di Jakarta. Bagaimana dengan Ridwan Kamil?


69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

21 hari lalu

Wakil Gubernur Deddy Mizwar memeriksa barisan saat upacara Resimen Mahasiswa Mahawarman di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 11 Januari 2017. TEMPO/Prima Mulia
69 Tahun Deddy Mizwar, Perjalanan Karir Jenderal Nagabonar dari Aktor hingga Politisi

Menjadi politisi sambil tetap aktif dalam dunia film. Begini perjalanan Deddy Mizwar menapaki dua bidang yang berbeda tersebut.


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

24 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.