Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Digeledah Kejaksaan, PNS Cirebon Ramai-ramai Mundur  

image-gnews
Seorang Pegawai Negeri Sipil meletakkan sehelai kertas diatas kepalanya untuk menghindarkan dari panas saat berlansungnya upacara HUT Korpri ke-41 di Lapangan Monas, Jakarta, (29-11). TEMPO/Subekti
Seorang Pegawai Negeri Sipil meletakkan sehelai kertas diatas kepalanya untuk menghindarkan dari panas saat berlansungnya upacara HUT Korpri ke-41 di Lapangan Monas, Jakarta, (29-11). TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.COCirebon - Puluhan pegawai negeri sipil di bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon berencana pindah kerja. Rencana ini dilakukan setelah tim Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Kejaksaan Agung menggeledah Pemerintah Kabupaten Cirebon. 

Berdasarkan pantauan Tempo, sedikitnya 35 PNS yang bekerja di bagian keuangan Pemkab Cirebon setiap hari tetap bekerja seperti biasa. Namun, setelah penggeledahan yang dilakukan tim Satgasus Kejaksaan awal Maret lalu, mereka menjadi tidak nyaman bekerja. 

Terlebih satu unit CPU yang menyimpan data-data keuangan pun disita oleh Satgasus Kejaksaan. "Bukan hanya sebagian, hampir semua pegawai di sini tidak betah," kata seorang PNS di bagian keuangan yang enggan disebutkan namanya.

Mereka mengeluhkan beban kerja yang lebih berat, yaitu tidak hanya menjalankan fungsi pembayaran. Di sisi lain, mereka juga harus menjalankan fungsi perencanaan yang semestinya menjadi beban Bappeda. 

Hampir semua pegawai di bagian keuangan Pemkab Cirebon pun dikabarkan mengajukan pengunduran diri. Pilihan lain, mereka meminta pindah ke bagian atau instansi lain di lingkungan Pemkab Cirebon.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Bagian Keuangan Pemkab Cirebon Tambak M. Soleh saat hendak dikonfirmasi enggan berkomentar. Sedangkan Kepala Bagian Humas Pemkab Cirebon, Sumantri, mengungkapkan dia pernah mendengar isu tersebut. "Isu itu pernah saya dengar, mungkin karena ada beberapa alat kerja bagian keuangan yang disita Kejagung beberapa waktu lalu," katanya.

Awal Maret lalu, tim Satgasus Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di sejumlah titik. Penggeledahan dilakukan terkait dengan status tersangka yang ditetapkan pada tiga orang, yaitu Tasiya Soemadi alias Gotas, Subekti Sunoto, dan Emon Purnomo. Tasiya Soemadi hingga kini masih menjabat Wakil Bupati Cirebon. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial 2009-2012 dengan kerugian negara sebesar Rp 1,8 miliar.

Selain di rumah dinas Wakil Bupati Cirebon, penggeledahan juga dilakukan di sejumlah rumah pribadi milik Tasiya, ruang kerja Tasiya Soemadi, dan bagian keuangan Pemkab Cirebon. Penggeledahan diikuti sejumlah penyitaan. Di antaranya dua rumah pribadi milik Tasiya, sejumlah emas yang disita dari rumah dinas Tasiya Soemadi, serta sejumlah dokumen dan CPU yang disita dari bagian keuangan Pemkab Cirebon. 

IVANSYAH

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

13 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

1 hari lalu

Peserta mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS formasi Kejaksaan di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Kamis  9 November 2023. Pemerintah mulai Kamis 9 November melaksanakan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2023 yang diikuti sebanyak 1.853.617 pelamar, sedangkan Seleksi Kompetensi bagi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) akan dilakukan pada Jumat 10 November. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
PUPR, Kemensos dan Kemenhub Rekrut 84 Ribu CASN Tahun Ini, Simak Formasinya

Jumlah CASN yang direkrut terdiri atas 690 ribu PNS dan 1,6 juta untuk formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).


Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

2 hari lalu

Para Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) Kemendagri, seusai melakukan kunjungan ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Selasa, 21 Februari 2023. Dalam kunjungan ini para praja IPDN untuk mendapatkan bimbingan penyuluhan dan sosialisasi Anti Korupsi dan dharapkan nanti seluruh civitas akademika dan khususnya praja IPDN akan menjadi influencer anti korupsi di daerah-daerah tempat mereka mengabdi. TEMPO/Imam Sukamto
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.


ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

8 hari lalu

Logo ITB
ITB Buka Rekrutmen untuk 73 Dosen Tetap, Ini Formasi dan Syarat serta Seleksinya

Rekrutmen dosen tetap ITB non PNS sebelumnya pada 2022. Tuntutan perkembangan multikampus serta jumlah mahasiswanya.


Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

9 hari lalu

Ilustrasi Universitas Tanjungpura. Sumber: Untan.ac.id
Dosen UNTAN Diduga Jadi Joki Nilai Mahasiswa S2, Biayanya Rp20-Rp30 Juta

Sumber Tempo mengungkap jika seorang dosen di Untan diduga menjadi joki nilai mahasiswa program S2 di FISIP. Tarifnya mencapai Rp 30 juta.


Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

17 hari lalu

Ilustrasi uang THR. ANTARA
Kapan THR Pertama di Indonesia Dibagikan? Kaum Buruh Sempat Protes

Sejarah THR yang sempat diprotes kaum buruh


PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

20 hari lalu

Para pengunjuk rasa memegang plakat pada hari protes solidaritas dengan warga Palestina di Gaza, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di London, Inggris, 11 November 2023. REUTERS/Hollie Adam
PNS Inggris Minta Berhenti Kerja Massal, Khawatir Terlibat Kejahatan Perang Israel di Gaza

PNS Inggris yang mengawasi ekspor senjata ke Israel meminta berhenti kerja atas kekhawatiran terlibat dalam kejahatan perang di Gaza.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

27 hari lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

28 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


Terkini: Modus Tuyul SPBU untuk Raup Keuntungan, Jokowi Resmikan Bendungan Gumbasa Senilai Rp 1,25 Triliun

29 hari lalu

Polisi Buktikan Kecurangan di SPBU
Terkini: Modus Tuyul SPBU untuk Raup Keuntungan, Jokowi Resmikan Bendungan Gumbasa Senilai Rp 1,25 Triliun

Berita terkini bisnis pada Rabu petang, 27 Maret 2024, dimulai dari cerita mantan pengelola pom bensin soal tuyul SPBU.