TEMPO.CO, Makassar - Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Selatan menilai kelompok pengajian Ustad Basri patut dicurigai disusupi paham radikal yang dikhawatirkan mengarah pada kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Karena itu, pengawasan perlu dilakukan guna mengantisipasi tumbuh-kembangnya paham radikalisme di Sulawesi Selatan.
Ketua FKPT Sulawesi Selatan Prof Arfin Hamid mengatakan indikasi adanya paham radikal dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan kelompok Basri yang terkesan tertutup. Belum lagi, Basri pernah dikabarkan membaiat kelompok ISIS di Makassar pada tahun lalu, kendati belakangan membantahnya. Yang bersangkutan juga disinyalir terkait dengan kelompok radikal di luar negeri.
"Dengan situasi itu, patut dicurigai untuk kemudian diselidiki benar atau tidaknya," kata Arfin kepada Tempo, Senin, 30 Maret 2015.
Kendati begitu, FKPT Sulawesi Selatan mengaku tidak dapat memastikan apakah kelompok Basri berkaitan dengan ISIS maupun kelompok teror. Sebab, data itu hanya ada di Detasemen Khusus 88 Antiteror Markas Besar Polri maupun TNI.
Menurut Arfin, FKPT sebatas melaksanakan upaya pencegahan, bukan penindakan yang merupakan domain aparat penegak hukum. Guru besar Universitas Hasanuddin ini menegaskan pihaknya akan mengundang orang-orang atau kelompok masyarakat yang terindikasi menganut paham radikal dan bisa membahayakan keutuhan bangsa dan negara.
Kelompok Basri ini memang menarik perhatian publik lantaran mengibarkan atribut bendera ISIS pada tablig akbar dan pengajian di kompleks Perumahan Pesona, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Minggu, 29 Maret 2015. Dalam kegiatan itu, bendera mirip ISIS dikibarkan di sejumlah lokasi yang tidak jauh dari markas mereka.
Dalam acara tersebut, kelompok ini juga membentangkan spanduk yang bertulisan “Isu ISIS Pengalihan Kenaikan Harga BBM”. Kelompok Basri melarang aparat, warga sekitar, dan wartawan untuk mendekat ke markas mereka.
Basri pun menolak diwawancarai. Ia enggan berkomentar mengenai kegiatan maupun paham kelompoknya. Sebelumnya, kepada wartawan, Basri mengatakan pihaknya mengecam kebijakan pemerintah yang tidak prorakyat. Menurut dia, keberadaan ISIS dinilai sebagai pengalihan isu mengenai kebijakan menaikkan tarif BBM yang menyengsarakan rakyat.
TRI YARI KURNIAWAN
