Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Importir Beras Ilegal Ini Rame-rame Melawan Jokowi

image-gnews
Pekerja memindahkan beras impor dari Vietnam yang dibongkar di pelabuhan, di Manila, Filipina, 18 Agustus 2014. Minim keterampilan membuat banyak masyarakat Filipina menjadi buruh kuli. REUTERS/Romeo Ranoco
Pekerja memindahkan beras impor dari Vietnam yang dibongkar di pelabuhan, di Manila, Filipina, 18 Agustus 2014. Minim keterampilan membuat banyak masyarakat Filipina menjadi buruh kuli. REUTERS/Romeo Ranoco
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berkukuh menutup keran impor beras melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 yang diterbitkan Selasa, 17 Maret lalu. Jokowi memilih menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras kepada petani. Dengan cara ini Perum Bulog meyakini lebih mudah membeli beras domestik untuk mencapai volume aman cadangan beras sekitar dua juta ton.

Di tengah upaya pemerintah menjinakkan harga beras yang sempat tembus Rp 10.500 dari harga normal Rp 7.500-8.000 per kilogram, beras impor ilegal diduga kuat masuk melalui pantai pesisir timur Sumatera. Seorang pengusaha yang mengetahui aktivitas bongkar-muat beras ilegal ini mengatakan beras impor ilegal masih deras masuk hingga Ahad, 29 Maret lalu.

"Dua kapal menyelundupkan 28 kontainer beras sejak Sabtu lalu. Bongkar-muat di Sungai Kuala Betara, Serdang, Jambi," katanya kepada Tempo, Ahad, 29 Maret 2015.

Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Harry Mulya mengatakan belum ada laporan resmi mengenai dugaan bongkar-muat beras impor ilegal di Jambi. "Tolong konfirmasi ke Bea Cukai Jambi," katanya. Adapun Kepala Bea dan Cukai Jambi Suryana membantah adanya kapal mengangkut beras ilegal. "Tidak ada kapal membawa beras ke Tungkal atau Jambi," ujarnya.

Beras impor ilegal asal Vietnam yang diangkut dari Malaysia diduga masuk lewat pesisir timur Sumatera sejak Agustus lalu. Beras impor ilegal ini memanfaatkan siklus beras mahal di pasar domestik yang berlangsung November hingga Maret. Seorang pengusaha mengatakan beras impor ini dibeli dengan harga Sing$ 15 per 25 kilogram atau setara Rp 5.700 per kilogram di Malaysia. Harga tersebut lebih murah dari harga beras medium di level normal yaitu Rp 7.500-8.000, apalagi pada level mahal sekitar Rp 10.000-10.500 per kilogram.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Importir menggunakan beragam kapal untuk mengangkut beras impor. Kapal tersebut berukuran 300-700 ton. Beberapa nama kapal yang kerap digunakan adalah KM Lautan Jaya, KM Bintang Selamanya, KM Lautan Jaya III, KM Lautan Jaya V, KM Lili Jaya, KM Rezeki Hasil Laut, KM Citra Mareno, KM Wahyu Dua, KM Restu Wira, KLM Sabrida, dan KLM Kartajaya.

Kapal ini tidak hanya mengangkut beras impor tetapi mengangkut komoditas yang sedang mengalami lonjakan harga di dalam negeri. "Sering memasukkan gula rafinasi dan juga pernah mengangkut bawang merah," kata seorang pedagang yang mengetahui aktivitas bongkar-muat kapal-kapal tadi.

AKBAR TRI KURNIAWAN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

21 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.


Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

1 jam lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

1 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

2 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.


Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

2 jam lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sejak 2021, Jokowi 6 Kali Sampaikan Keresahan WNI Pilih Berobat ke Luar Negeri

Presiden Joko Widodo atau Jokowi acap menyampaikan keresahannya soal warga negara Indonesia yang berbondong-bondong berobat ke negara lain, alih-alih dalam negeri.


Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo menjenguk Luhut Binsar Pandjaitan di Singapura. FOTO/Instagram
Jokowi Keluhkan Banyak WNI Berobat ke Luar Negeri, Ini Kilas Balik Menteri Luhut Berobat di Singapura

Salah satu menteri Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, diketahui pernah berobat hampir sebulan di Singapura pada November tahun lalu.


Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

3 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Timnas AMIN Jelaskan Urgensi Pertemuan Jokowi dan Prabowo untuk Bahas RAPBN 2025

Awalil menilai pertemuan dan koordinasi antara Jokowi dan Prabowo memang diperlukan dan sangat penting dilakukan saat ini.


Penjelasan Guru Besar FKUI Soal Kenapa 1 Juta Lebih WNI Pilih Berobat di Luar Negeri

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Toto Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, pada Senin, 22 April 2024. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi meninjau langsung fasilitas dan alat-alat kesehatan yang ada di RSUD tersebut. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Penjelasan Guru Besar FKUI Soal Kenapa 1 Juta Lebih WNI Pilih Berobat di Luar Negeri

Jokowi menyebut 1 juta lebih WNI berobat ke luar negeri. Apa alasannya?


Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

5 jam lalu

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Jokowi mendukung program-program unggulan Prabowo-Gibran termasuk yang bisa segera dieksekusi pasca 20 Oktober 2024, setelah Presiden-Wakil Presiden Terpilih dilantik.