TEMPO.CO, Semarang - Menjelang pemilihan kepala daerah di 21 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Daerah Jawa Tengah hingga kini belum bisa bersikap ihwal kepengurusan siapa yang bisa mengajukan calon menyusul adanya konflik di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan.
Ketua KPUD Jawa Tengah Joko Purnomo mengakui saat ini memang sudah ada keputusan-keputusan yang mengesahkan mana pengurus Partai Golkar dan PPP yang sah. "Namun, kami belum bisa menggunakan karena sewaktu-waktu keputusan itu bisa berubah," kata Joko saat dihubungi Tempo, Rabu, 1 April 2015.
Pendaftaran calon kepala daerah dalam pilkada serentak di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah bakal dilakukan sekitar Juli mendatang. Joko menyatakan jika saat ini KPUD sudah memutuskan partai yang sah maka dikhawatirkan nanti ada perubahan partai yang sah pada masa pendaftaran calon kepala daerah. "Kami tidak bisa prediksi. Dalam waktu satu dua hari keputusan bisa berubah," kata Joko.
Joko menambahkan, sebagai penyelenggara pilkada pihaknya akan mengikuti aturan dan bukti formil mengenai syarat partai politik bisa mengusung atau mengajukan calon kepala daerah. "Partai yang sah itu adalah yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Kementerian memang sudah mengeluarkan keputusan ihwal kepengurusan ganda di Partai Golkar dan PPP. Untuk Golkar, Kementerian mengesahkan kepengurusan hasil Musyawarah Nasional Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono. Sedangkan untuk PPP, kementerian mengesahkan kubu ketua umum Romahurmuzy. Namun, keputusan Kementerian itu justru semakin memeruncing konflik. Golkar kubu Aburizal Bakrie tak terima sehingga mengajukan gugatan bahkan melapor ke polisi.
Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono mulai merombak susunan pengurus partai daerah. Mereka menolak calon kepala daerah yang menjadi loyalis Aburizal Bakrie dan menunjuk pelaksana tugas ketua dewan pengurus daerah tingkat provinsi. Adapun PPP juga masih dalam tahap gugatan di banding PTUN. Joko menyatakan partai di daerah tak akan bisa mengusung calon kepala daerah jika tak melampirkan rekomendasi dari pengurus pusat. Jika nanti partai di daerah tak memiliki legalitas rekomendasi di daerah maka KPUD bisa menolak.
Pilkada serentak di 21 kabupaten/kota di Jawa Tengah pencoblosannya digelar pada Desember 2015. Saat ini, KPUD masih menyiapkan regulasi, budget dan tahapan-tahapan pilkada.
ROFIUDDIN
