TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan hanya Presiden Joko Widodo yang bisa menghentikan atau mengubah rencana proyek Pelabuhan Cilamaya, Karawang, Jawa Barat. Proyek itu masih akan dilanjutkan karena adanya peraturan presiden.
"Masak saya bisa mencabut? Selama ada aturannya, akan saya jalankan," kata Jonan di kantornya di Jakarta, Selasa, 31 Maret 2015.
Menurut Jonan, Kamis depan, Wakil Presiden Jusuf Kalla akan meninjau lokasi. Bila akhirnya proyek itu tak disetujui, perpres harus dicabut. "Ini bukan proyek Kementerian Perhubungan," katanya.
Proyek Cilamaya memicu polemik. PT Pertamina menolak proyek ini karena dianggap mengancam jaringan pipa gas Off Shore North West Java yang dikelola Pertamina.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Bobby R. Mamahit, rencana proyek Cilamaya sebenarnya sudah disetujui semua pemangku kepentingan, termasuk Pertamina, sejak Juni 2014. Pada pembicaraan itu, justru keberatan Pertamina yang dibahas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pertamina, SKK Migas, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Koordinator Perekonomian.
Pembicaraan itu dilakukan setelah proyek distudi ulang oleh tiga lembaga independen, di antaranya dari Denmark dan Amerika Serikat. Sebelumnya, studi kelayakan sudah dilakukan JICA (Japan International Cooperation Agency).
"Beberapa aspek dikaji, sampai akhirnya diputuskan proyek dapat diteruskan dengan pengamanan-pengamanan," kata Bobby.
Menurut Bobby, kekhawatiran Pertamina bahwa Pelabuhan Cilamaya akan mengancam jaringan pipa gas Pertamina itu tak beralasan. Sebab, di banyak pelabuhan, seperti Samarinda, juga banyak jaringan pipa gas di alur pelayarannya. Kondisi itu juga terjadi di pelabuhan Singapura yang punya frekuensi sandar kapal mencapai ribuan kapal per hari.
Juru bicara Pertamina, Wianda A. Pusponegoro, mengatakan Pertamina belum mendapatkan hasil kajian terakhir proyek Cilamaya dari tiga lembaga independen tersebut. Pertamina saat ini masih menolak proyek Cilamaya sembari mengusulkan lokasi baru, yaitu Balongan, Indramayu. Namun, kata Wianda, saat ini lebih baik menunggu keputusan pemerintah untuk kelanjutan proyek Cilamaya itu.
KHAIRUL ANAM
