TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mencanangkan program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt selama lima tahun ke depan. Untuk memenuhi target ini, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pun gencar melelang pasokan liquefied natural gas (LNG) untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
"Tak hanya melelang energi primer, kami juga melelang transportasi beserta infrastrukturnya," kata Direktur Pengadaan dan Energi Primer Amin Subekti di kantor pusat PLN pada Rabu, 1 April 2015. Menurut dia, fasilitas regasifikasi yang ada di pembangkit itu pun turut dilelang.
Amin menargetkan pelelangan selesai dalam empat-lima bulan ke depan. Sejumlah proses yang dilalui, seperti konsultasi pasar, pengumuman RFT, dan pengajuan proposal, harus sudah tuntas dalam kurun waktu tersebut. Adapun peserta lelang bisa berbentuk perusahaan atau konsorsium baik nasional maupun asing. Jika terdapat unsur asing dalam konsorsium peserta lelang, negara asal perusahaan itu harus memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Perusahaan peserta lelang juga harus sudah memiliki pasokan LNG yang stabil.
PLTG yang akan dibangun PLN berlokasi di delapan wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Dari delapan lokasi tersebut, LNG yang dibutuhkan sekitar 50 juta kaki kubik per hari (mmscfd). Selain itu, di 14 lokasi di Sulawesi dan 10 lokasi di Nusa Tenggara juga akan dibangun PLTG. Sesuai dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik 2015-2024, pasokan LNG dari Sulawesi sebesar 120 mmscfd, sedangkan Nusa Tenggara 60 mmscfd.
Menurut Amin, pemenang lelang akan diumumkan setiap minggu. Saat ini PLN sudah membuka lelang proyek pembangkit untuk sumur di Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Jawa. Namun belum ada nama pemenang yang dapat diungkapkan. "Soalnya ini masih prakualifikasi," katanya.
URSULA FLORENE SONIA
