TEMPO.CO , Jakarta - Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat dapat menerima Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai calon Kepala Kepolisian RI. Namun partai pendukung pemerintah ini tetap meminta penjelasan Presiden Joko Widodo mengenai alasannya mengajukan pembatalan pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. "Kami ingin mendengar jawaban langsung dari Presiden," kata Ketua Fraksi Hanura Dossy Iskandar ketika dihubungi, Sabtu, 4 April 2015.
Pencalonan Badrodin Haiti menuai pertanyaan lantaran sebelumnya DPR sudah menyetujui permintaan Jokowi mengangkat Budi Gunawan sebagai Kapolri. Mereka mengembalikan surat permohonan yang dilayangkan Jokowi dan meminta penjelasan hukum yang melatari sikap Presiden yang tidak melantik Budi Gunawan.
Dossy menjelaskan, pimpinan DPR telah menjadwalkan pertemuan dengan Jokowi pada Senin, 6 April 2015. Pimpinan dan sekretaris fraksi juga diundang untuk mempertanyakan alasan pengajuan nama Badrodin kepada Presiden secara langsung. "Kami akan berfokus berbicara soal Kapolri, bukan yang lain," katanya.
Menurut Dossy, pertemuan itu merupakan sejarah dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. "Karena baru pertama kalinya Presiden datang memberi penjelasan ke DPR," ujarnya. Ia berharap pertemuan itu bisa menjadi preseden yang baik bagi hubungan antar-lembaga tinggi negara.
Bagi Hanura, kata Dossy, pencalonan Badrodin tidak akan memunculkan pertanyaan jika Presiden bisa menjelaskan hal itu dengan baik. "Prinsipnya adalah komitmen konstitusional, supaya tidak menjadi preseden buruk apa yang diputuskan DPR dapat dicampakkan begitu saja oleh presiden," katanya.
RIKY FERDIANTO
