Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribut DP Mobil: Mobil Mewah Pejabat Cuma Gengsi-gengsian  

image-gnews
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan para menteri Kabinet Kerja sebelum dimulainya  rapat konsultasi bersama pimpinan DPR di Gedung Nusantara 4, Gedung DPR/MPR, Jakarta, 6 April 2015. Rapat ini juga membahas APBN perubahan dan Peraturan Presiden 39 Tahun 2015 tentang peningkatan tunjangan untuk uang muka pembelian kendaraan pejabat negara. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua DPR Setya Novanto (kanan) dan para menteri Kabinet Kerja sebelum dimulainya rapat konsultasi bersama pimpinan DPR di Gedung Nusantara 4, Gedung DPR/MPR, Jakarta, 6 April 2015. Rapat ini juga membahas APBN perubahan dan Peraturan Presiden 39 Tahun 2015 tentang peningkatan tunjangan untuk uang muka pembelian kendaraan pejabat negara. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat otomotif, Dewa Yuniardi, menilai kebanyakan pejabat negara cuma mempertimbangkan gengsi saat membeli mobil mewah. Dia yakin jarang pejabat mempertimbangkan membeli mobil mewah karena fitur, teknologi, bahkan sensasi berkendara. "Bahkan bukan pejabat yang mengendarai mobil itu sehari-hari, melainkan sopirnya," kata Dewa saat dihubungi, Selasa, 7 April 2015.

Menurut Dewa, pejabat punya kebiasaan berbeda dengan pengusaha dalam urusan memilih mobil mewah. Pengusaha biasanya cenderung memilih tunggangan yang bisa memberi citra sesuai pencapaian. Banyak juga pengusaha yang sengaja memilih mobil untuk mengejar kegunaan dan performa. "Misalnya mobil mewah jenis jip digunakan karena banyak pengusaha punya hobi offroad," kata anggota Asosiasi Industri Otomotif Nusantara itu.

Sedangkan pejabat cenderung konservatif dalam memilih mobil. Yang penting mobil itu terlihat berkelas meskipun sering tak cocok dengan profil pejabat yang harus merakyat. "Punya uang lebih, ya larinya untuk gengsi," ujar Dewa. Beberapa merek mobil seperti Cadillac Escalade, Mercedes Benz S600, dan Jeep Rubicon, menurut Dewa, bukan mobil yang cocok dipakai sehari-hari. "Punya mesin besar dan boros, tapi kondisi jalanan di Jakarta kan hampir selalu macet," ujarnya.

Tapi Dewa memastikan mobil dengan harga di atas Rp 800 juta pasti enak ditumpangi. Biasanya, mobil dengan kisaran harga segitu dibuat dan dirakit khusus untuk memberikan kenikmatan di jalanan. "Toyota Alphard punya bangku mirip sofa di baris kedua. Kalau jalanan macet, penumpang bisa tidur nyenyak di situ," ujar Kepala Marketing PT Fin Komodo Teknologi itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Joko Widodo memang membatalkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kenaikan Tunjangan Uang Muka Pembelian Mobil Pejabat Negara, setelah aturan itu menuai banyak kritik. Namun tanpa kenaikan duit tunjangan tersebut sebenarnya banyak pejabat negara yang memakai mobil mewah.

Tempo mendatangi lahan parkir gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta Selatan, pada Senin, 6 April 2015. Tercatat lebih dari 50 mobil mewah seharga ratusan juta hingga miliaran rupiah terparkir di lantai dasar (basement). Puluhan sopir pejabat juga terlihat 'parkir' di sana.

MUHAMAD RIZKI

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

1 menit lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

7 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

53 menit lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Respons Jokowi Soal Sidang Sengketa Pilpres di MK

Presiden Jokowi enggan berkomentar soal sengketa pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi


Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

1 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Temui Jokowi: Soal Saham 61 Persen, Ekspor Konsentrat atau Pamitan?

Bos Freeport McMoran Richard C Adkerson didampingi CFO Kathleen L. Quirk dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas bertemu Jokowi.


Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

1 jam lalu

Kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) membacakan pandangan saat Pemeriksaan Persidangan Penyampaian Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu pada sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Ganjar-Mahfud Dalilkan Jokowi Lakukan Kecurangan TSM, KPU: Presiden Bukan Peserta Pemilu

KPU merespons soal dalil Ganjar-Mahfud soal Presiden Jokowi yang melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif pada Pemilu 2024.


Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

2 jam lalu

Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas menyampaikan laporan pembahasan RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak Pengesahan RUU DKJ Jadi UU, Sebut Soal Jakarta Jadi Ibu Kota Legislatif

PKS menjadi satu-satunya fraksi di DPR RI yang menolak RUU DKJ.


Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

3 jam lalu

Presiden Jokowi (kiri) dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 21 Desember 2018. Dana yang digunakan PT Inalum untuk akuisisi Freeport senilai US$ 3,85 miliar (Rp 56 triliun). TEMPO/Subekti.
Terkini: Bos Freeport Janji Smelter Gresik Beroperasi Juni, Kontroversi Dampak Skema Baru Pajak ke THR

Berita terkini bisnis pada Kamis siang ini dimulai dari janji bos PT Freeport Indonesia ke Presiden Jokowi soal operasionalisasi smelter Gresik.


7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

3 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
7 Poin RUU DKJ yang Disahkan di Sidang Paripurna DPR Hari Ini

RUU DKJ yang telah disepakati terdiri dari 12 Bab dan 73 Pasal.


Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

3 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas memberikan keterangan usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Bos Freeport Sebut Pendapatan Negara Bisa Berkurang Rp 30 Triliun jika Izin Ekspor Konsentrat Tak Diperpanjang

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menyoroti urgensi perpanjangan izin ekspor konsentrat dari pemerintah untuk perusahaannya. Apa katanya?


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

4 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.