Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

WALHI Buat Petisi Tolak Pengerukan Pasir Laut Banyuwangi

image-gnews
Ratusan orang yang tergabung dalam ForBali (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) berkonvoi saat unjuk rasa di Teluk Benoa, Badung, Bali, 15 Agustus 2014. Mereka khawatir akan reklamasi Teluk Benoa oleh investor seluas 700 Hektare yang dimungkinkan dalam Perpres. TEMPO/Johannes P. Christo
Ratusan orang yang tergabung dalam ForBali (Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi) berkonvoi saat unjuk rasa di Teluk Benoa, Badung, Bali, 15 Agustus 2014. Mereka khawatir akan reklamasi Teluk Benoa oleh investor seluas 700 Hektare yang dimungkinkan dalam Perpres. TEMPO/Johannes P. Christo
Iklan

TEMPO.CO, Banyuwangi - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, menggelar petisi untuk Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Melalui petisi itu, Walhi mendesak Gubernur dan Bupati menolak rencana pengerukan pasir laut Banyuwangi untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali.

“Pengerukan pasir laut di Banyuwangi akan mengancam kelestarian kawasan pantai dan laut di wilayah itu,” kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jawa Timur, Ony Mahardika, Selasa 7 April 2015. Petisi yang dimulai 2 April 2015 itu sudah ditandatangani oleh 3 ribu orang.

Ekosistem pantai dan pesisir seperti hutan bakau, terumbu karang, padang lamun, berikut sumberdaya hayati yang terkandung di dalamnya memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. “Bila pasir laut dikeruk, Banyuwangi akan terancam bencana ekologis seperti abrasi dan banjir rob.”

PT Tirta Wahana Bali Internasional akan mereklamasi 700 hektare kawasan Teluk Benoa. Semula perusahaan itu berencana menggunakan pasir dari wilayah setempat dan perairan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, untuk reklamasi. Tapi Gubernur Nusa Tenggara Barat M. Zainul Majdi menolak rencana pengerukan pasir di wilayahnya karena akan merusak lingkungan.

Kamis pekan lalu, 2 April 2015, PT TWBI menyerahkan proposal perizinan kepada Pemerintah Banyuwangi untuk menambang pasir laut Banyuwangi. Tiga wilayah yang akan ditambang adalah Kecamatan Kabat, Rogojampi, dan Srono.

Tiga kecamatan itu terletak di dekat pelabuhan ikan Muncar, pelabuhan terbesar penghasil ikan. Sebanyak 1.488 warganya bekerja di sektor perikanan. Sedangkan di Muncar, tercatat 12.714 orang bermatapencaharian sebagai nelayan.

Angka itu belum termasuk tenaga kerja yang bekerja pada 309 unit pengolahan ikan yang tumbuh di wilayah itu. “Seluruh usaha perikanan dan ruang hidup nelayan akan mati bila gubernur dan bupati memberikan izin pertambangan pasir laut,” kata Ony.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Abdul Kadir menolak proposal izin tambang. “Kami tolak karena kewenangan memberikan izin ada pada Gubernur.”

Kepala Badan Perencana Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Banyuwangi Agus Siswanto mengatakan Peraturan Daerah Banyuwangi No 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) belum mengatur zonasi pertambangan pasir laut.

Untuk memutuskan memberi izin tambang atau tidak, Pemerintah Provinsi harus melibatkan Pemerintah Kabupaten  untuk memastikan lokasi pertambangan sesuai atau bertentangan dengan Perda RTRW Banyuwangi. “Kalau bertentangan dengan RTRW, tidak boleh diizinkan menambang,” kata Agus.

Agus mengatakan, Perda RTRW Banyuwangi menetapkan  beberapa titik yang diincar investor sebagai kawasan konservasi. Sehingga, pertambangan pasir laut dikhawatirkan akan berdampak pada rusaknya ekosistem laut.

IKA NINGTYAS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

1 hari lalu

KKP melakukan penghentian kegiatan penambangan pasir yang tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di perairan Pulau Rupat-Kepulauan Riau.
Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

KIARA menilai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengerukan pasir laut tak berwawasan lingkungan dan korbankan nelayan.


Terkunci Suara Papua

8 hari lalu

Terkunci Suara Papua

KPU Papua dan Papua Pegunungan baru menuntaskan rekapitulasi pada Selasa malam. Agar tidak terlambat, mereka menyewa pesawat ke Jakarta.


Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

10 hari lalu

Pengrajin membuat kerajinan daur ulang sampah di Bank Sampah Persatuan, Pondok Kelpa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Bank Sampah yang di dirikan pada 2019 ini memperkerjakan sejumlah ibu-ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan dari olahan sampah plastik yang dijadikan menjadi tas, lampu hias hingga berbagai ornamen dan memiliki nilai jual mulai dari 30 ribu hingga 130 ribu per produknya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.


Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

20 hari lalu

PLTS IKN 50 MW berdiri di lahan seluas 80 hektare. Total panel surya yang digunakan dalam PLTS tersebut mencapai 21.600 panel surya. ANTARA/HO-PLN
Terkini Bisnis: Walhi Ingatkan Dampak Negatif Migrasi Penduduk ke IKN, Garuda Masuk InJourney Bulan Depan

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengingatkan potensi kerusakan lingkungan imbas migrasi penduduk ke Ibu Kota Nusantara (IKN).


Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

41 hari lalu

Prabowo-Gibran Menang, Walhi: Perlu Oposisi Kuat Demi Kebijakan Pro-Lingkungan

Organisasi masyarakat sipil khawatir Prabowo-Gibran melanjutkan program Jokowi yang dinilai merusak lingkungan hidup.


Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

17 Januari 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Instahra
Terpopuler: Faisal Basri Sebut Sri Mulyani Paling Siap Mundur dari Kabinet, KNKT Didesak Transparan Soal Kecelakaan Kereta

Berita terpopuler hari ini mencakup Faisal Basri yang menyebut Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Jokowi.


Nelayan Bahagia Penambangan Pasir Berakhir di Pulau Rupat

27 Desember 2023

Nelayan Bahagia Penambangan Pasir Berakhir di Pulau Rupat

Ekploitasi pertambangan pasir mengancam eksistensi Pulau Rupat. Jika pulau ini hilang, maka batas teritorial dengan Malaysia pun musnah.


Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

28 November 2023

Aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) melakukan aksi teatrikal terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutana (KemenLHK) Jakarta, Jumat, 20 Oktober 2023. Mereka mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terindikasi terlibat dalam karhutla. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2023 sebanyak 184.223 titik api di Indonesia dengan luasan terbakar seluas 642.099,73 hektar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Media Asing Soroti Kecaman WALHI ke PT Astra Agro Lestari

PT Astra Agro Lestari dikritik oleh kelompok lingkungan hidup WALHI.


Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan

9 Oktober 2023

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama warga Nagari Air Bangis melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat, 22 September 2023. Dalam aksinya mereka menyampikan penolakan pengusulan Air Bangis sebagai wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN), karena dengan adanya proyek tersebut warga terancam akan kehilangan lahan yang menjadi sumber nafkah mereka. TEMPO / Hilman Fathurrahmam W
Catatan Walhi Terhadap Proyek Rempang Eco City dan Bentrok di Seruyan

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia memberikan tanggapan kritis terhadap proyek Rempang Eco City dan konflik di Seruyan.


Penanganan Kebakaran TPA Sampah Sarimukti Lambat, Walhi Jabar Pertanyakan SOP

25 Agustus 2023

Kebakaran TPA Sarimukti, Pemprov Jabar Kaji Penanganan yang Efektif
Penanganan Kebakaran TPA Sampah Sarimukti Lambat, Walhi Jabar Pertanyakan SOP

Walhi Jawa Barat menilai penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA di Sarimukti Kabupaten Bandung Barat lambat.