Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Desak Pemerintah Jokowi Turunkan Ongkos Haji

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Jemaah haji kloter 1 embarkasi Makassar turun dari pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, 10 Oktober 2014. 455 jamaah haji kloter pertama embarkasi Makassar tiba setelah menunaikan ibadah haji. TEMPO/Fahmi Ali
Jemaah haji kloter 1 embarkasi Makassar turun dari pesawat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar, 10 Oktober 2014. 455 jamaah haji kloter pertama embarkasi Makassar tiba setelah menunaikan ibadah haji. TEMPO/Fahmi Ali
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat meminta agar Presiden RI Joko Widodo bisa menekan ongkos ibadah haji sehingga tidak memberatkan para calon jemaah haji yang akan berangkat tahun ini.

Anggota Komisi VIII DPR, Fikri Faqih, menyatakan meski saat ini ada penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah tapi jika pemerintah bisa menekan berbagai pengeluaran maka ongkos haji akan tetap bisa murah.

"Ada banyak pembiayaan yang bisa ditekan sehingga ongkos haji bisa lebih murah," kata Ketua PKS Jawa Tengah tersebut, Kamis, 9 April 2015. Fikri mencontohkan biaya penerbangan masih bisa ditekan karena harga minyak dunia sedang turun. Selain itu, pemerintahan Jokowi juga diminta melakukan efisiensi pengeluaran biaya pemondokan dan katering di Arab Saudi.

Pada akhir April, pemerintah akan menggelar rapat dengan Komisi VIII (bidang agama) untuk menentukan besaran biaya haji tahun ini. Untuk memanjakan para calon jemaah haji, Fikri meminta bank yang ditunjuk untuk pelayanan pembayaran haji hendaknya bisa menerima pembayaran dalam bentuk dolar.

Pada Februari lalu, DPR mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2015 turun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan diusulkan menjadi diusulkan US$ 3.193, dari rata-rata US$ 3.219. Pada tahun 2014, kisaran biaya naik haji adalah kisaran Rp 39 hingga Rp 41 juta. Adapun kategori plus kisaran Rp 90 juta.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Djamil menyatakan akan segera membawa konsep biaya haji untuk dibahas bersama dengan DPR. Kementerian Agama akan terus melakukan efisiensi sehingga biaya haji bisa lebih murah. "Soal penguatan dolar AS ke rupiah itu di luar kewenangan Kementerian Agama," kata Abdul Djamil di Semarang.

Soal penerbangan, saat ini Kementerian masih melakukan pembicaraan dengan dua maskapai penerbangan yakni PT Garuda Indonesia Tbk dan Saudi Arabian Airlines. Begitu juga soal pemondokan dan katering juga masih terus dipersiapkan. Djamil akan mendorong agar katering yang menyediakan makanan untuk calon jemaah haji memberikan menu sesuai dengan makanan selera orang Indonesia.

ROFIUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

2 jam lalu

Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto (kiri) bersama Gibran Rakabuming Raka (kanan) memberikan keterangan pers saat menghadiri rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025

TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

4 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

4 jam lalu

Final Race Mandalika Racing Series (MRS), Ahad, 29 Oktober 2023. (DOk. ITDC)
Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika

Tenaga Ahli Utama Deputi IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika dilanjutkan Prabowo-Gibran.


Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

4 jam lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan

Peneliti sesar gempa aktif di IKN berharap bisa kembali dan lakukan riset lanjutan. Data BMKG juga sebut potensi yang berbeda.


Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

5 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

6 jam lalu

:Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Tempo/Pribadi Wicaksono
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.


Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

6 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto, saat ditemui usai mengumpulkan 45 tim hukum Prabowo-Gibran di kediamannya, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Segini Perbandingan Gaji Prabowo saat Jadi Menteri dan Presiden Nanti

Berikut perbandingan besar gaji yang diterima Prabowo ketika saat menjadi Menteri Pertahanan dengan Presiden.


AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

7 jam lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY (kanan) ikut mendampingi Presiden Jokowi dalam rangkaian kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. AHY mendampingi Jokowi sejak 29 Februari hingga 1 Maret 2024. (Foto: Dokumentasi Humas Kementerian ATR/BPN)
AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.