TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan pihaknya tengah menyiapkan roadmap atau peta jalan pengurangan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. "Kami akan menjadikan Jawa Barat grand design roadmap untuk mencoba sesuatu, untuk melihat hasilnya, sehingga provinsi lain bisa meniru," katanya setelah bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Jumat, 10 April 2015.
Yohana mengatakan provinsi dengan jumlah penduduk besar menjadi sasaran program Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. "Indikator itu yang akan kelihatan itu di tiga provinsi besar yang padat penduduknya. Kalau kita menurunkan angka kekerasan itu, berarti akan menurunkan pengaduan-pengaduan yang lari ke pihak kepolisian tentang kekerasan ini," katanya.
Menurut Yohana, rencana menyiapkan peta jalan itu adalah salah satu topik yang dibahas dalam pertemuannya dengan Deddy Mizwar. Dia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan pemetaan masalah perempuan dan anak di tiap kabupaten/kota. "Dari data itu akan terlihat. Setiap daerah pasti lain, mungkin trafficking tidak ada di kabupaten ini, tapi di tempat lain ada. Jadi perhatian kita sudah tepat sasaran. Kita masuk di sini, berarti harus dengan cara ini. Tinggal membangun jejaring dengan aktivis, PKK, Dharma Wanita. Kalau bisa, kita mulai dari desa-desa, akar rumput."
Yohana mengatakan masalah kekerasan terhadap perempuan membutuhkan deteksi dini. "Karena banyak yang terselubung dan terpendam karena hal itu dianggap aib keluarga kalau diekspos," katanya.
Wakil Gubernur Deddy Mizwar mengatakan masalah di wilayahnya memang kompleks. "Kultur yang berbeda, kemudian begitu banyak migrasi. Ada yang ke Jawa Barat karena faktor industri, peluang kerja. Banyak juga masyarakat di sini yang bekerja di luar negeri," katanya, Jumat, 10 April 2015.
Deddy berharap, dengan menjadikan Jawa Barat percontohan program anti-kekerasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah Provinsi bisa mencari penyelesaian bersama Kementerian untuk menangani masalah perempuan dan anak di daerah tersebut. "Kalau ini berhasil, bisa menjadi model penyelesaian berbagai masalah di berbagai daerah," katanya. "Ini kesempatan buat kami."
Deddy mengakui, selain masalah trafficking, persoalan yang dihadapi kaum Hawa di Jawa Barat adalah perlindungan anak. Salah satu indikasinya, tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap anak. "Kami susun roadmap dulu semua persoalan, baru dipecahkan bersama-sama dengan Kementerian, agar lebih efektif," katanya.
AHMAD FIKRI
