TEMPO.CO, Jakarta - Dualisme kepemimpinan di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan dinilai akan menguntungkan partai lain yang tak berkonflik dalam pemilihan kepala daerah nanti. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Riset Polmark Indonesia Eko Bambang Subiantoro. "Partai lain bisa mengambil keuntungan," kata Eko dalam diskusi bertema "Di Balik Politik Belah Partai" yang diadakan Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia di Jakarta, Ahad, 12 April 2015.
Eko mengatakan konflik perebutan legalitas kepengurusan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan akan menyebabkan tingkat kepercayaan konstituen terhadap calon kepala daerah yang diusung kedua partai itu menurun. Dualisme kepemimpinan di tingkat pusat juga akan mempengaruhi stabilitas partai di tingkat daerah. Jika konflik dibiarkan berlarut, kata dia, kinerja partai di lapangan akan terganggu. "Figur-figur partai di daerah tergradasi citra konflik partai," katanya.
Saat ini perang dualisme kepengurusan Partai Golkar dan PPP terus berlanjut. Kedua kubu di kedua partai sama-sama menunggu putusan pengadilan tata usaha negara. PPP kubu Romahurmuziy dan Kementerian Hukum dan HAM mengajukan banding atas putusan PTUN Jakarta yang membatalkan surat keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan kubu Romahurmuziy.
Hal serupa juga dialami Golkar. Saat ini persoalan dualisme kepengurusan Golkar tengah ditangani oleh PTUN Jakarta. Pada 1 April 2015, amar putusan sela Golkar memerintahkan penundaan pemberlakuan surat Kementerian yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Selain diproses di PTUN, kasus Golkar ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kubu Aburizal Bakrie menggugat Agung atas dugaan pemberian mandat palsu.
PUTRI ADITYOWATI
