TEMPO.CO, Bandung - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Peraturan Presiden soal MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) yang memuat detil soal proyek Pelabuhan Cilamaya bisa direvisi. Revisi ini untuk melincinkan jalan menggeser pelabuhan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. "Itu kan administratif saja," kata JK di Bandung, Senin, 13 April 2015.
Menurut JK, perubahan Peraturan Presiden yang dibuat semasa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu memuat rencana pembangunan Pelabuhan Cilamaya itu bisa disesuaikan dengan rencana menggeser pelabuhan itu. "Perpres itu buatan presiden, bisa diubah hari ini juga, gampang. Yang tidak bisa diubah di dunia ini hanya Alquran dan Hadits, serta Injil saja," kata dia.
JK mengatakan, dalam minggu ini akan dimulai survei untuk memilih lokasi baru pelabuhan Cilamaya. "Dalam pekan ini sudah dimulai kembali survei yang ke arah timur." Ada enam opsi yang dulu sempat ditimbang sebelum dipilih menjadi pelabuhan di Jawa Barat yang khusus melayani industrinya.
"Mulai dari Bekasi sampai Karawang, dan sampai Subang, ada enam lokasi. Kami survei lokasi terdekat di situ, Insya Allah akan segera dimulai," kata dia. JK menolak membeberkan lokasi yang akan di surve itu. "Nanti diumumkan. Kalau diumumkan sekarang itu, nanti harga tanah akan naik di situ," kata dia.
Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar enggan mengungkapkan lokasi yang hendak dikaji untuk dipilih sebagai pengganti lokasi rencana Pelabuhan Cilamaya. "Antara Subang-Indramayu," kata Deddy selepas pertemuan dengan JK di Bandung, Senin, 13 April 2015.
Menurut Deddy ada tiga persoalan yang perlu dibereskan soal lokasi pelabuhan yang baru. "Salah satunya kawasan lindung yang mesti segera dicarikan penggantinya," kata dia.
Selanjutnya, soal revisi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) menyesuaikan lokasi baru penganti Pelabuhan Cilamaya. "Pemerintah provinsi diharapkan menyelesaikan regulasi, kalau terjadi (perubahan) RTRW," kata Deddy.
Deddy mengatakan, penentuan lokasi baru pastinya menunggu hasil studi. "Nanti kan di studi dulu dari sekian banyak kemungkinan, nanti akan ditentukan yang mana yang lebih tepat," kata Deddy sembari menambahkan pemerintah Jawa Barat tidak keberatan dengan lokasi manapun yang dipilih nanti. "Nanti biar tim yang menilai, kalau saya, Subang-Indramayu sama saja."
AHMAD FIKRI
