TEMPO.CO, Surabaya - Kebocoran soal ujian nasional (UN) di sejumlah daerah memantik sejumlah pertanyaan di kalangan pendidik. Salah satunya, apakah UN masih layak menjadi syarat masuk perguruan tinggi negeri?
Untuk menjawab pertanyaan itu, dua perguruan tinggi negeri di Surabaya, Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, menyatakan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.
Namun Unair memastikan akan tetap menggunakan hasil UN sebagai syarat masuk calon mahasiswa baru di kampusnya. "Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, kami tetap mempertimbangkan itu (hasil UN) sebagai bagian dari kriteria penerimaan. Pasti dipertimbangkan," ujar Rektor Unair Fasichul Lisan seusai konferensi pers, Jumat, 17 April 2015.
Menurut dia, upaya para siswa menjalani UN harus diapresiasi. "Mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha dengan baik, mosok gak direken (masak, tidak dianggap)?" kata Fasich.
Fasich menuturkan kebocoran soal UN bukan urusan perguruan tinggi. Karena itu, pemerintah pusat harus segera menentukan sikap ihwal bocornya soal ujian di sejumlah daerah tersebut. "Nanti bagaimana kebijakan pemerintah, kami ikut saja," katanya.
Adapun Rektor ITS Joni Hermana belum bersedia berkomentar. Baru dilantik menjadi rektor lima hari lalu, Joni menyatakan baru akan membahas ihwal syarat penerimaan mahasiswa baru di kampusnya dengan pejabat internal minggu depan. "Saya no comment dululah. Kami belum bertemu, masih belum tahu kondisi lapangannya. Minggu depan kami baru bisa memutuskan," katanya.
Di luar Surabaya, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyikapi kasus kebocoran UN di daerah dengan mengirim tim ke Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah pada Rabu lalu. Mereka meminta pemerintah pusat melarang perguruan tinggi menggunakan hasil ujian kali ini sebagai tolok ukur penerimaan mahasiswa baru. Mereka juga meminta perguruan tinggi segera menyiapkan tahapan seleksi masuk bagi calon mahasiswa serta ujian nasional tingkat SMA dan sederajat selesai dilaksanakan.
ARTIKA RACHMI FARMITA
