TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) melihat adanya indikasi Kongres Luar Biasa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang digelar di Hotel JW Mariott, Surabaya, Sabtu, 18 April 2015, berpotensi ricuh dan memungkinkan terjadinya bentrokan massa. Dengan adanya potensi itu, mereka mendesak agar Kepolisian Jawa Timur mencabut izin dan membatalkan kongres tersebut.
"Melihat kericuhan yang berpotensi pada kerusuhan massa itu, IPW mendesak Polda Jatim segera mencabut izin Kongres PSSI," ujar Ketua Presidium IPW Neta S. Pane dalam rilis kepada media, Jumat, 17 April 2015.
Neta juga mendesak agar Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang dijadwalkan bakal hadir untuk membuka kongres tersebut, juga membatalkan kedatangannya sebab bisa mempermalukan kredibilitasnya. Menurut dia, tanda-tandanya sudah muncul sejak dua hari menjelang kongres.
"Pembubaran kongres itu merupakan tindakan preventif agar keamanan dan situasi kamtibmas (keamanan ketertiban) Kota Surabaya terjaga dan berjalan kondusif dan aman, mengingat lokasi kongres berada di tengah kota dan pusat perekonomian Surabaya," kata Neta.
Tanda-tanda kericuhan itu, menurut Neta, terlihat saat diskusi tentang Persebaya Surabaya di stasiun televisi lokal di Gedung Graha Pena, Surabaya, Kamis malam, 16 April 2015. Acara tersebut berlangsung ricuh karena diserbu massa berseragam organisasi massa tertentu. Tak hanya merusak dan memukul pembicara, mereka juga memaksa acara tersebut dibubarkan. Akibatnya, ratusan suporter yang menamakan dirinya Bonek melakukan serangan balasan kepada penyerbu dan melaporkannya ke Polda Jatim. Para Bonek juga mengepung hotel tempat acara kongres akan berlangsung.
IPW juga menyarankan pada PSSI dan panitia kongres untuk memulangkan seluruh peserta kongres demi alasan keamanan. Nantinya, PSSI bisa memindahkan lokasi kongres ke tempat yang aman. "PSSI, panitia, dan peserta kongres harus menyadari bahwa olahraga menjadi pedoman, sehingga tidak mengedepankan arogansi, apalagi mengancam ketertiban masyarakat," ujar Neta.
RINA WIDIASTUTI
