TEMPO.CO, Yogyakarta - Juara Divisi Utama tahun 2011, Persatuan Sepak Bola Indonesia (Persiba) Bantul Yogyakarta, merasa bingung dengan keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang membekukan PSSI pada Sabtu, 18 April 2015.
"Kami masih bingung dengan sejumlah poin keputusan yang seperti tak nyambung, dan malah saling bertentangan," ujar Sekretaris Persiba Bantul Wikan Wirdo Kisworo kepada Tempo, Sabtu, 18 April 2015.
Wikan menyebut, beberapa keputusan yang bias itu antara lain soal pemerintah tak akan mengakui apa pun kegiatan PSSI pasca-dibekukan. Juga meminta kepolisian tak memberikan izin pertandingan digelar.
Namun di butir lain keputusan, kata Wikan, pemerintah menyatakan kompetisi seperti Indonesian Super League (ISL) sampai Divisi Utama tetap berjalan dengan diserahkan pelaksanaan pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI setempat.
"Padahal untuk menggelar pertandingan kan tetap menggunakan fasilitas pemerintah, tapi polisi dilarang memberi izin, yang benar bagaimana?" ujar Wikan.
Wikan pun menyatakan jika kegiatan PSSI dinyatakan ilegal, kenapa pemerintah tetap melibatkan Asprov PSSI daerah. "Kami butuh petunjuk teknis atas keputusan itu, kami tak mau dianggap melanggar hukum," kata dia.
Ia menuturkan, yang membingungkan lainnya, ketika pemerintah memerintahkan KONI mengambil alih pelaksanaan kompetisi. Padahal seluruh database pemain dan klub saat ini sudah di tangan PT Liga Indonesia selaku operator pertandingan.
"Apa cukup dalam sepekan data-data itu dilimpahkan ke KONI ? Kami tak yakin KONI bisa memverifikasi 50 lebih klub yang ikut Divisi Utama dalam waktu sepekan," kata dia. Terlebih Senin, 21 April 2015, dilakukan manager meeting di Jakarta bagi seluruh peserta kompetisi Divisi Utama.
PRIBADI WICAKSONO
