TEMPO.CO, Jakarta - General Manager Badan Pengelola Apartemen Kalibata City Evans Wallad mempersilakan jika ada warga melaporkan pengelola ke polisi. Laporan tersebut dibuat lantaran ada warga yang merasa dirugikan ihwal pembubaran paksa rapat penyusunan panitia musyawarah untuk membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) pada Sabtu, 18 April 2015.
Menurut Evans, rapat itu dibubarkan karena tidak memiliki izin. "Mereka menggunakan hak warga lain di lantai dasar itu dan hanya memberi pemberitahuan," kata Evans ketika dihubungi Tempo, Ahad, 19 April 2015.
Rapat yang dilakukan sekitar seratus warga yang mewakili 17 tower yang dilakukan di lantai dasar Tower Jasmine Sabtu lalu dibubarkan paksa oleh petugas keamanan. Selain petugas, diduga ada preman yang ikut membubarkan rapat itu.
Menurut juru bicara Komunitas Warga Kalibata City, Umi Hanik, pihaknya berkonsultasi mengenai pembubaran paksa dengan kekerasan ini ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. "Padahal, rapat ini dibuat supaya P3SRS tidak diisi oleh pengelola," ucapnya. Sebab, terlalu banyak masalah di Kalibata City.
Permasalahan itu, ujar Umi, seperti sertifikat kepemilikan rusun yang belum diberikan selama empat tahun, kenaikan tarif listrik, serta kenaikan iuran pemeliharaan lingkungan yang tidak transparan. "Salah satu warga bayar listrik dari Rp 700 ribu sekarang jadi Rp 1 juta," kata dia. "IPL naik 40-60 persen. Ada yang bayar Rp 2,4 juta per tahun lalu naik jadi Rp 3,4 juta."
Evans menampik semua pernyataan Umi. Menurut Evans, pengelola sudah transparan. "Tarif listrik naik dari PLN dan surat kepemilikan rusun itu lama di pemda dan BPN," katanya. "Jadi buat apa lapor ke Polda? Ke polsek saja yang lebih dekat."
Selain tidak berizin, menurut Evans, rapat yang diadakan oleh warga di pelataran Tower Jasmine itu seperti oposisi di area Kalibata City. Musababnya, pada 5 Maret lalu, sudah dilaksanakan rapat oleh 150 orang dari 17 tower, dan hasilnya sudah ada 20 panitia pembentukan P3SRS.
Panitia itu, ucap Evans, terdiri atas 17 orang penghuni dari 17 tower dan tiga pengelola dari Agung Podomoro. "Jadi buat apa diributkan lagi? Kelompok itu sejak empat tahun lalu sering teriak-teriak tidak jelas ihwal pengelola."
HUSSEIN ABRI YUSUF
