Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pengurus Demokrat Ini Tolak SBY Jabat Ketua Umum Lagi

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono menangis saat meninggalkan Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 20 Oktober 2014. SBY dan Ibu Ani resmi menjadi rakyat biasa setelah upacara lepas sambut dengan Presiden Ke-7 Jokowi. TEMPO/Subekti
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono menangis saat meninggalkan Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 20 Oktober 2014. SBY dan Ibu Ani resmi menjadi rakyat biasa setelah upacara lepas sambut dengan Presiden Ke-7 Jokowi. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.COSemarang - Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Jawa Tengah Muhammad Ikhsan Rakmatulloh tak setuju jika Susilo Bambang Yudhoyono maju lagi memperebutkan jabatan Ketua Umum Partai Demokrat dalam kongres Mei mendatang. “SBY itu tokoh internasional sehingga jangan jadikan sebagai Ketua Umum Demokrat lagi,” kata Ikhsan kepada Tempo, Rabu, 22 April 2015. Ikhsan meminta SBY kembali menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pembina atau Majelis Tinggi. 

Ikhsan pernah menjabat Ketua Partai Demokrat Purbalingga, Jawa Tengah. Namun dia dicopot dari jabatan itu lewat surat keputusan Partai Demokrat yang diteken Syarif Hasan dan Sekretaris Jenderal Edhi Baskoro. Ketua Demokrat Purbalingga kemudian dijabat pelaksana tugas yang ditunjuk pengurus pusat. 

Dia mengingatkan bahwa SBY pernah menyatakan akan menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat hanya sekali. Itu pun karena saat itu, berdasarkan hasil survei, posisi Demokrat turun drastis akibat beberapa kadernya terlibat kasus korupsi. Termasuk Ketua Umum Demokrat kala itu, Anas Urbaningrum, yang juga dipenjara gara-gara kasus korupsi. 

Karena dirundung masalah itulah, SBY mau turun gunung menjabat sebagai ketua umum. “Beliau hanya mau menjadi Ketua Umum Demokrat sampai 2015 atau setelah Pemilu 2014. Saya yakin Pak SBY tak akan ingkar janji,” ujar Ikhsan. 

Ikhsan mengakui, pada internal Partai Demokrat, semua pengurus dan kader takut melawan SBY. Namun dia mengingatkan agar SBY juga hati-hati karena ada orang di sekelilingnya yang mau menjerumuskan. “Orang tersebut menjerumuskan SBY menjadi Ketua Umum Demokrat karena takut kehilangan jabatan dan posisinya,” tutur Ikhsan.
 
Karena menolak SBY menjadi ketua umum, Ikhsan menyodorkan beberapa kader Partai Demokrat yang sangat layak menduduki posisi tersebut, yakni Marzuki Alie (bekas Ketua DPR), Soekarwo (Gubernur Jawa Timur), I Gede Pasek, dan Edhi Baskoro (Sekretaris Jenderal Demokrat).  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ikhsan menyatakan, menjelang Kongres Demokrat pada Mei mendatang, ada orang-orang yang menamakan diri tim sukses calon ketua umum SBY menyambangi daerah. "Tim dari pusat memasarkan SBY. Meskipun SBY saya yakin tak tahu," ucap Ikhsan. Tim itu, ujar dia, memaksa pengurus daerah untuk meneken surat dukungan bermeterai agar SBY menjabat Ketua Umum Demokrat lagi. 

Jika Ketua Demokrat dijabat salah satu figur lain, Ikhsan berharap SBY bisa menjadi tokoh yang diagungkan untuk menjadi Ketua Pembina Partai Demokrat. Sebaliknya, jika SBY menjadi Ketua Umum Demokrat lagi, dia mempertanyakan siapa yang akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina. “Masak, Ketua Dewan Pembina-nya Ani Yudhoyono atau Ibas,” katanya.

Adapun Sekretaris Partai Demokrat Jawa Tengah Dani Sriyanto enggan berkomentar soal Kongres Partai Demokrat. 

ROFIUDDIN

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

4 hari lalu

Calon Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan pidato seusai penetapan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kertanegara, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU menetapkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pemilu 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo Dinilai Butuh Koalisi Raksasa Usai Penetapan Pemilu 2024, Berikut Jenis-jenis Koalisi

LSI Denny JA menyatakan Prabowo-Gibran membutuhkan koalisi semipermanen, apa maksudnya? Berikut beberapa jenis koalisi.


8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

6 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?


Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

7 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan para jajaran menunjukkan berita acara saat membacakan pemenang Pemilu 2024 di Gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. KPU mengumumkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dengan jumlah 96.214.691 suara, sementara pasangan nomor urut 1 Anies-Cak Imin mendapat 40.971.906 suara dan Pasangan nomor urut 3 Ganjar-Mahfud 27.040.878. TEMPO/Febri Angga Palguna
Daftar 8 Parpol yang Lolos ke DPR di Pemilu 2024, 10 Lainnya Gagal ke Senayan

Hasil akhir rekapitulasi suara KPU menyebutkan 8 parpol lolos ke Senayan. Sementara 10 parpol lainnya gagal ke DPR di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.


MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

8 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo menjawab pertanyaan awak media di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakaarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani
MK Tolak Gugatan Uji Materil Frasa Gabungan Partai Politik dalam UU Pemilu

Hakim MK mengatakan, keberlakuan Pasal 228 UU Pemilu sesungguhnya ditujukan bagi partai politik secara umum,


MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

8 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), memimpin jalannya sidang dengan agenda pembacaan putusan uji formil aturan syarat usia capres dan cawapres di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 16 Januari 2024. MK menolak permohonan yang diajukan oleh Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mochtar. MK menolak gugatan uji formil terkait putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres-cawapres. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
MK Putuskan Gugatan Mahasiswa soal Pembubaran Partai Politik Tidak Dapat Diterima

Seorang mahasiswa mengajukan permohonan uji materiil Undang-undang tentang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi.


Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

9 hari lalu

Feri Amsari. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jika 5 Parpol Tidak Gerakkan Hak Angket DPR, Pakar Hukum Tata Negara Sebut Ini yang Terjadi

Pakar hukum tata negara Feri Amsari melihat belum ada gerakan signifikan dari 5 parpol untuk gerakkan hak angket indikasi kecurangan Pemilu 2024.


Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

14 hari lalu

Adnan Topan Husodo. linkedln.com
Apa Kabar Hak Angket Pemilu 2024? Adnan Topan Husodo: Bisa Masuk Angin Jika Ada Parpol Tersandera Politik dan Hukum

Dorongan parpol lakukan hak angket didukung setidaknya 50 tokoh belum lama ini. Adnan Topan Husodo mewaspadai beberapa hal yang bisa gagalkan ini.


50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

16 hari lalu

Calon pimpinan (capim) KPK Sujanarko menyampaikan pendapatnya saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa
50 Tokoh Surati Megawati, NasDem, PKS, PKB, PPP: Eks Direktur KPK Sebut Soal Tantangan Hak Angket

Eks Direktur KPK Sujanarko sebut soal tantangan hak angket yang diusulkannya bersama 49 tokoh lain dalam surat yang ditujukan ke Megawati dan lainnya


Istri Munir Termasuk 50 Tokoh Kirim Surat ke Partai Politik Dukung Hak Angket Pemilu 2024, Suciwati Khawatirkan Ini

17 hari lalu

Aktivis Hak Asasi Manusia, Suciwati, istri dari Munir Said Thalib memberikan orasi saat Peringatan 19 Tahun Pembunuhan Munir di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis 7 September 2023. Kasus pembunuhan terhadap Munir adalah kasus yang sangat penting untuk terus diperingati dan diperjuangkan keadilannya hingga tuntas, sampai dalangnya diproses hukum. TEMPO/Subekti.
Istri Munir Termasuk 50 Tokoh Kirim Surat ke Partai Politik Dukung Hak Angket Pemilu 2024, Suciwati Khawatirkan Ini

Istri Munir, Suciwati termasuk dari 50 tokoh yang kirimkan surat kepada ketua umum partai politik untuk ajukan hak angket DPR. Ini alasannya mendukung


Alasan Novel Baswedan Ikut Dukung Surat Desak Parpol Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024: Harus Diperiksa Tuntas

17 hari lalu

Penyidik nonaktif KPK Novel Baswedan mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Selasa, 21 September 2021. Peserta aksi meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan pemecatan 57 pegawai KPK yang selama ini dinilai memiliki integritas tinggi dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. ANTARA/M Risyal Hidayat
Alasan Novel Baswedan Ikut Dukung Surat Desak Parpol Gulirkan Hak Angket Pemilu 2024: Harus Diperiksa Tuntas

Eks penyidik KPK Novel Baswedan, satu dari 50 tokoh yang mengirimkan surat kepada partai politik untuk mendesak digulirkannya hak angket Pemilu 2024.