TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristyanto membantah ketua umum partainya, Megawati Soekarnoputri, menekan Presiden Joko Widodo supaya menyetujui pelantikan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Kepolisian RI. Hasto mengklaim tak pernah ada pembahasan soal Budi antara Megawati dan Jokowi.
"Tidak pernah ada tekanan politik, Jokowi tidak ditekan Bu Mega," kata Hasto saat dihubungi Tempo, Rabu, 22 April 2015. Menurut Hasto, pelantikan Budi adalah murni proses yang terjadi di internal Polri.
Hasto juga menyebut tak ada pembahasan soal posisi Wakapolri dalam Kongres PDIP yang berlangsung di Bali beberapa waktu lalu. Hasto menuturkan pelantikan Budi sebagai Wakapolri baru diketahui partainya setelah Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi Polri menetapkan Budi sebagai calon tunggal Wakapolri. "Kami tahu kecakapan beliau, sehingga kami merasa cocok jika ia menjadi Wakapolri," ujarnya.
Hasto meyakini PDIP tak pernah membahas soal posisi Wakapolri dengan partai lain. Yang dibahas, menurut Hasto, adalah soal institusi Polri secara umum. "Kami membahas soal pemberantasan terorisme, narkoba, sekaligus reformasi Kepolisian," ucap Hasto tanpa menyinggung soal pemberantasan korupsi.
Budi Gunawan resmi dilantik menjadi Wakapolri pada Rabu siang, 22 April 2015. Pelantikan yang berlangsung di Markas Besar Polri itu berlangsung tertutup.
Budi pernah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas perkara gratifikasi dan suap saat menjadi calon tunggal Kapolri. Presiden Jokowi, yang sebelumnya memilih Budi, memilih melantik Komisaris Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri.
Buntut penetapan tersangka Budi, dua pemimpin KPK, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, dijadikan tersangka perkara pidana oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Belakangan, kasus dugaan korupsi Budi dilimpahkan KPK ke Kejaksaan Agung.
MUHAMAD RIZKI
