Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Soroti BBM Pertalite, DPR Minta Realisasinya Ditunda

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Perugas mengisi bahan bakar Pertamax Plus pada kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina kawasan Otista, Jakarta (26/8). Tempo/Aditia noviansyah
Perugas mengisi bahan bakar Pertamax Plus pada kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pertamina kawasan Otista, Jakarta (26/8). Tempo/Aditia noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat meminta PT Pertamina (Persero) menunda pemasaran bahan bakar minyak jenis baru yang diberi nama pertalite. Sejumlah anggota Komisi beralasan, pertalite belum tersosialisasi dengan baik dan masih banyak persepsi salah di masyarakat yang menganggap bahan bakar minyak ini akan menggantikan Premium.

Ketua Komisi Energi Kardaya Warnika meminta Pertamina mengkaji ulang rencana peluncuran pertalite. Kalau pun pertalite tetap dipasarkan, jangan sampai kuota atau volume Premium berkurang. Penjualan pertalite di setiap SPBU juga tidak boleh memakai dispenser dan nozzle Premium, sehingga jangan sampai akses masyarakat terhadap Premium berkurang.

DPR, Kardaya menegaskan, menolak dengan keras jika keberadaan pertalite mengganggu ketersediaan Premium karena Premium ini yang paling murah dan paling banyak dipakai masyarakat. Jika ada gangguan terhadap Premium, dia khawatir akan terjadi gejolak pada masyarakat. "Kami meminta kajian dampak pertalite terhadap masyarakat dan lingkungan diselesaikan dan dilaporkan kepada kami sebelum diluncurkan."

Anggota Komisi dari Fraksi Gerindra, Katherine A. Oendoen, mengatakan, pertalite jangan terburu-buru dipasarkan. "Kami khawatir saat diluncurkan masyarakat menyangka Premium habis, sehingga berdampak kepada kenaikan harga kebutuhan pokok," kata Katherine dalam rapat dengar pendapat bersama Direksi Pertamina di Senayan, Rabu, 22 April 2015. "Sosialisasinya harus lebih intensif supaya tidak menyusahkan masyarakat."

Anggota dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Mercy Chriesty Barends mempertanyakan dasar Pertamina meluncurkan produk baru. "Soalnya dalam pembahasan APBNP kemarin, pertalite ini sama sekali tak muncul," ujarnya. Anggota Dewan, dia menambahkan, perlu mengetahui rincian biaya yang harus dikeluarkan Pertamina untuk memproduksi pertalite. "Uangnya dari mana?"

Sedangkan Inas Nasrullah Zubir dari Fraksi Hanura menyampaikan bahwa BBM dengan nilai oktan (RON) 90 ini dasarnya belum jelas karena tidak diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standar Mutu BBM. Peraturan ini, menurut Inas, hanya mengatur jenis BBM solar, Premium, dan Pertamax.

Inas juga menyoroti bahan baku pertalite, yakni naphta dan HOMC. “Kedua bahan ini biasa dipakai buat Pertamax, lalu buat pertalite bahannya pakai dari mana?" Selain itu, menurut dia, untuk Mei nanti Pertamina belum melaporkan penambahan impor HOMC. Sedangkan bahan naphta yang diproduksi di dalam negeri seluruh volumenya masih diarahkan untuk ekspor. "Kenapa naphta-nya tidak dipakai Pertamina saja?"

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto berkali-kali membantah bahwa pertalite akan menggantikan Premium. "Tidak benar, Premium tetap ada," katanya. Berdasarkan masukan-masukan dari para legislator, Dwi akan mempertimbangkan kembali rencana peluncuran pada awal Mei nanti.

Pada Mei nanti, Pertamina akan memperkenalkan BBM baru yang dilabeli pertalite. Bahan bakar dengan nilai oktan 90 ini dirancang untuk kendaraan bermotor produksi terbaru.

Menurut Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, pertalite cocok buat mesin yang kompresinya di atas sembilan, seperti Daihatsu Xenia, Toyota Avanza, Honda Mobilio, dan sejumlah mobil murah ramah lingkungan (LCGC) lainnya. pertalite rencananya dijual dengan harga Rp 8.000-8.300 per liter. Lebih mahal dibandingkan Premium, tapi lebih murah dari Pertamax.

Bambang memastikan Pertamina akan meluncurkan pertalite jika memang semuanya telah siap. Untuk produksi Pertamina menggunakan stok minyak RON 92 yang biasa digunakan untuk Pertamax, sehingga memang belum ada penambahan impor minyak untuk produksi pertalite. Untuk tahap awal, karena pertalite tidak dijual serentak di seluruh kota, volume produksinya pun tidak akan terlalu besar. "Kecuali kalau nanti konsumsinya naik."

Bambang menambahkan peluncuran pada Mei itu hanyalah target awal. "Kami belum selesai melakukan kajian, terkait volumenya berapa, dan bakal seberapa besarnya berdampak kepada Premium belum kami ketahui," ujarnya. Pengurangan volume konsumsi Premium akan terjadi secara alamiah jika konsumen nantinya beralih dari Premium ke pertalite.

PRAGA UTAMA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

11 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

12 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

12 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

19 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

20 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.