TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta negara-negara Asia-Afrika tidak bergantung pada lembaga pendonor keuangan internasional.
Menurut Enny, maksud pernyataan Jokowi itu adalah Indonesia tidak boleh kalah oleh kekuatan mapan. "Kalau konteksnya melepas ketergantungan, intinya ingin berdikari. Dan tujuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah mewujudkan kedaulatan ekonomi," kata Enny ketika dihubungi Tempo, Rabu, 22 April 2015. "Pada Konferensi Asia-Afrika I juga diamanatkan."
Menurut Enny, Jokowi ingin Indonesia setara dengan negara mapan. Sebab, selama ini, ucap dia, Indonesia memiliki posisi tawar yang lemah terhadap International Moneter Fund (IMF), World Bank, dan Asian Development Bank (ADB). "Posisi tawar lemah bukan kesalahan lembaga pendonor. Tapi kenapa kita lemah, itu yang jadi pertanyaan," ujar Enny.
Kendati Indonesia tidak meminjam kepada lembaga pendonor keuangan, Enny mengatakan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 ada penambahan utang negara. "Bukan dari lembaga pendonor, seperti IMF, World Bank, dan ADB," ujarnya. "Tapi tak terjawab."
Jika nantinya meminjam utang dari negara tetangga, misalnya China, menurut Enny, Indonesia harus menetapkan kesetaraan di antara kedua pihak. Jadi, dia melanjutkan, kedua negara sama-sama diuntungkan. "Kalau kita kalah posisi, ya sama saja, itu menguntungkan bagi mereka," ucap Enny.
Baca Juga:
Sebelumnya, dalam pidato Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika, Jokowi mengajak negara-negara dunia ketiga tidak bergantung pada World Bank, ADB, dan IMF. Kami harus membuat aturan ekonomi dunia baru yang terbuka kepada kekuatan ekonomi baru," ujar Jokowi.
SINGGIH SOARES
