Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pilkada Dua Kabupaten di Maluku Utara Terancam Gagal

image-gnews
Pegawai KPU mencelupkan jarinya saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Pegawai KPU mencelupkan jarinya saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara TPS dalam pemilihan kepada daerah (Pilkada) serentak, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, 7 April 2015. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dua kabupaten di Provinsi Maluku Utara terancam gagal menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati pada Desember 2015. Hal ini lantaran hingga April 2015, dua kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Halmahera Barat tak kunjung menyiapkan anggaran pilkada.

Syahrani Sumadayo, Ketua KPU Maluku Utara, mengatakan, lambatnya penyediaan anggaran di dua kabupaten itu, lantaran pemerintah kabupaten terkesan lambat merespons usulan anggaran yang disampaikan KPU kabupaten/kota. Dari delapan kabupaten/kota di Maluku Utara yang menyelenggarakan pilkada hanya Sula dan Halmahera Barat yang masih terlilit dengan persoalan anggaran. Enam kabupaten/kota bahkan sudah melaksanakan persiapan tahapan pilkada seperti rekrutmen tenaga petugas pemilu di tingkat kecamatan.

"Kalau hingga akhir April ini KPU Sula dan Halmahera Barat tidak mendapatkan kepastian anggaran, maka sudah dipastikan tahapan pilkada akan terganggu. Karenanya kami berharap pemerintah cepat merespon persoalan itu," kata Syahrani.

Menurut Syahrani, di Kabupaten Sula, anggaran pilkada yang disiapkan pemerintah Kabupaten Sula hanya mencapai Rp 5 miliar dari Rp 15 miliar anggaran yang dibutuhkan KPU. Di Halmahera Barat, anggaran pilkada bahkan hanya disetujui Rp 15 miliar. Meski demikian, KPU tetap yakin pilkada di dua kabupaten itu dapat dilaksanakan. "Saat ini posisi KPU tinggal menunggu respon pemerintah. Semoga tidak lama lagi sudah ada kejelasan," ujar Syahrani.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Hasan Kabau, Ketua Panwaslu Sula, mengatakan, persoalan anggaran pilkada yang terjadi di Sula umumnya disebabkan komunikasi penyelenggaran pemilu dengan pemerintah kabupaten Sula yang tidak efektif. Panwaslu bahkan kesulitan berkoordinasi dengan bupati lantaran lebih banyak tidak di kantor.

"Kami berharap masalah teknis seperti ini bisa diselesaikan secepatnya. Panwaslu bahkan sudah menyurat secara resmi dengan usulan kebutuhan anggaran pilkada, semoga di akhir April ini sudah ada kepastian," ujar Hasan.

BUDHY NURGIANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemprov Maluku Raih Kualifikasi Badan Publik Cukup Informatif

12 November 2021

Pemprov Maluku Raih Kualifikasi Badan Publik Cukup Informatif

Pemprov Maluku meraih peringkat keenam dengan total nilai 76,58. Capaian tersebut meningkat dibanding 2020 sebelumnya yang masuk pada katagori " tidak informatif".


Jokowi Lantik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

10 Mei 2019

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih, Abdul Gani Kasuba dan Al Yasin di Istana Negara, Jakarta, 10 Mei 2019. Tempo/Friski Riana
Jokowi Lantik Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba

Jokowi memimpin Gubernur Maluku Utara Abdul Gani dan wakilnya Al Yasin membaca sumpah jabatan.


35 Kali Letusan, Jalur Pendakian Gunung Dukono Ditutup  

8 Juni 2017

Aktivitas Gunung Dukono yang terpantau mengeluarkan abuvulkanik Rabu 22 Maret 2017. Sumber Foto : Pos Pengamatan Gunung Dukono, Halmahera Utara -- Budhy Nurgianto
35 Kali Letusan, Jalur Pendakian Gunung Dukono Ditutup  

Gunung Dukono merupakan satu di antara tiga gunung api yang ada di daratan Pulau Halmahera.


Empat Gunung Berapi di Maluku Utara Berstatus Waspada

5 Juni 2017

Aktivitas Gunung Dukono yang terpantau mengeluarkan abuvulkanik Rabu 22 Maret 2017. Sumber Foto : Pos Pengamatan Gunung Dukono, Halmahera Utara -- Budhy Nurgianto
Empat Gunung Berapi di Maluku Utara Berstatus Waspada

Peningkatan aktivitas tiga gunung api tersebut bisa mengancam keselamatan jiwa masyarakat.


BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Meningkat  

30 Januari 2017

Ilustrasi. TEMPO/Kink Kusuma Rein
BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Maluku Utara Meningkat  

Indeks kedalaman kemiskinan maupun indeks keparahan kemiskinan Maluku Utara mengalami sedikit peningkatan pada daerah perdesaan.


Proyek Hotel Pemprov Maluku Utara Mangkrak Diduga Dikorupsi

26 Januari 2017

TEMPO/ Machfoed Gembong
Proyek Hotel Pemprov Maluku Utara Mangkrak Diduga Dikorupsi

Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya pengurangan volume pekerjaan sehingga menyebabkan kerugian negara.


Dana Dinas Gubernur Maluku Utara Rp20 M, Dana Bencana Rp3 M

24 Januari 2017

Presiden Joko Widodo berdiskusi dengan Menteri ESDM Sudirman Said (kiri) serta Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani (kanan) saat meninjau panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Desa Daruba, Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara, 5 April 2016. PLTS tersebut memanfaatkan energi matahari untuk meniadi energi listrik melalui photovoltaic module (green energy), berkapasitas 350 kWp, terdiri dari Modul Surya sebanyak 1348 unit, dan On Grid Inventer sebanyak 14 unit, untuk mengkonversi dari Pembangit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang kini digunakan di Kepulauan Morotai. ANTARA FOTO
Dana Dinas Gubernur Maluku Utara Rp20 M, Dana Bencana Rp3 M

Menurut Halid, jumlah ini dianggap normal.


Pemerintah Maluku Utara Terlilit Utang Rp 334 Miliar  

19 Desember 2016

Petugas memeriksa panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Daruba, di Pulau Morotai, Maluku Utara, 6 April 2016. PLTS tersebut merupakan panel terbesar di Maluku Utara, yang dibangun pada tahun 2012. ANTARA/Yudhi Mahatma
Pemerintah Maluku Utara Terlilit Utang Rp 334 Miliar  

Posisi utang Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah menembus angka Rp 334 miliar atau setara dengan dua tahun anggaran pendidikan dan kesehatan.


Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


Gunung Gamalama Erupsi, Bandara Sultan Babullah Ditutup  

3 Agustus 2016

Bandara Sultan Babullah, Ternate, Maluku Utara. TEMPO/ Bernard Chaniago
Gunung Gamalama Erupsi, Bandara Sultan Babullah Ditutup  

Berdasarkan data, Gunung Gamalama meletus eksplosif lemah berupa abu vulkanis dengan tinggi 500-600 meter.