TEMPO.CO , Jakarta: Direktur Institute for Economics and Development, Enny Sri Hartati meminta pemerintah menyusun roadmap untuk realisasi perdagangan bilateral dengan Cina. Sebab, berkaca pada perdagangan yang terjadi dengan negara Eropa, Jepang, maupun Amerika Serikat, Indonesia kerap hanya menjadi pasar.
"Itu terjadi karena saat perumusan kerjasama, kita tidak tahu apa yang harus kita ajukan," kata Enny saat dihubungi Tempo pada Jumat, 24 April 2015.
Roadmap ini, kata Enny, bisa dimulai dari sisi pemetaan industri yang potensial ekspor di Indonesia. Lalu, peta itu menjadi dasar argumen untuk menyusun kerja sama perdagangan.
Enny mencontohkan kerjasama dengan Jepang untuk industri otomotif, di mana Indonesia tidak mendapat hak untuk mengembangkan desain industri mobil sendiri. Saat itu, Indonesia tidak mempunyai visi yang jelas seputar industri otomotif nasional di masa depan.
Cina juga dianggap hanya memanfaatkan Indonesia hanya sebagai pasar. Bahkan pada beberapa kasus, di wilayah perdagangan bebas di Batam, barang-barang dari Cina, seperti baja atau tekstil, kerap masuk secara ilegal.
Alasan kebutuhan Indonesia terhadap dana Cina tidak bisa menjadi pembenaran bagi eksploitasi pasar di Tanah Air. "Pada perdagangan internasional, jelas-jelas asasnya sama rata, mutualisme, non intervensi dan non eksploitasi," kata Enny.
ROBBY IRFANY
