TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tengah mengupayakan penyediaan dana sekitar Rp 12 miliar untuk membangun kembali infrastruktur, seperti jembatan, jalan, dan saluran irigasi, yang rusak akibat banjir. Pemerintah Provinsi mengaku mengalami kesulitan pendanaan karena pembangunan kembali membutuhkan proses lelang, sehingga harus mengacu pada anggaran yang ada.
”Untuk sementara, kami pakai dana belanja rutin untuk pos perbaikan. Itu pun khusus bangunan darurat,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Permukiman, dan Energi Sumber Daya Mineral Yogyakarta Rani Sjamsinarsi saat ditemui di Gedung Radya Pustaka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yogyakarta, Senin, 27 April 2015.
Provinsi DIY dilanda banjir pekan lalu. Akibatnya, sejumlah jembatan dan infrastruktur lain di sekitar sungai di Sleman, Yogyakarta, dan Bantul rusak.
Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum DIY, gorong-gorong Pules dan Jamblangan serta talud yang berada di ruas jalan provinsi Pakem-Sedogan, Sleman, rusak. Dinas Pekerjaan Umum memperkirakan infrastruktur itu membutuhkan dana penanganan darurat Rp 61 juta dan penanganan permanen Rp 7,363 miliar.
Adapun saluran irigasi yang rusak antara lain terletak di Dadapan, yang bersumber dari Kali Kuning; Pulodadi (Kali Tambak Bayan), Sidoraharjo (Kali Kuning), dan Glendongan (Kali Tambak Bayan). Rusaknya saluran irigasi di Dadapan mengancam keberadaan 51 hektare sawah, di Pulodadi mengancam 176 hektare sawah, di Sidoraharjo mengancam 98 hektare sawah, serta di Glendongan mengancam 209 hektare sawah.
Dinas Pekerjaan Umum memperkirakan total dana perbaikan saluran irigasi tersebut Rp 3,770 miliar. ”Kalau jalan, jembatan, dan irigasi yang berstatus milik kabupaten atau kota, ditangani daerah itu sendiri,” kata Rani.
Menurut Rani, proses pembangunan dan perbaikan jalan dan jembatan membutuhkan waktu paling lama 120 hari. Tapi pembuatan jembatan darurat di atas Sungai Pules diperkirakan selesai dalam dua-tiga hari ke depan. “Saya sendiri yang akan menguji dengan test drive,” kata Rani.
Sementara itu, jalan provinsi yang menghubungkan Siluk-Kretek di Bantul juga dilaporkan rusak. Jalan tersebut ambles sedalam lima meter. Perkiraan dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki jembatan itu Rp 600 juta.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Yogyakarta Gatot Saptadi mengaku kesulitan mencairkan dana untuk memulihkan kondisi pasca-bencana banjir ini. Adapun untuk mencairkan dana tak terduga, BPBD membutuhkan surat keputusan dari Gubernur Yogyakarta yang menyatakan adanya kondisi darurat atau mendesak. ”Kami akan membicarakan hal itu dalam rapat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota,” kata Gatot.
PITO AGUSTIN RUDIANA
