TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pembangunan infrastruktur lebih dari Rp 1.000 triliun tak mungkin dibiayai oleh negara sepenuhnya. Menurutnya, diperlukan banyak sumber pendanaan lainnya.
"Kami butuh dukungan finansial dari negara maju," ujar dia di Jakarta, Senin, 27 April 2015. Luhut menyatakan pemerintah akan selektif dalam mencari pendanaan dari luar negeri tersebut.
Selain bunga yang kecil, pemerintah akan mencari pemberi pinjaman atau investor yang tak berupaya mendikte pembangunan Indonesia. Karena itu, kata Luhut, pemerintah akan mengesampingkan menarik pinjaman dari Bank Dunia. "Mereka kasih bunga hanya 0,5 persen, tapi melakukan intervensi."
Selain pendanaan, pemerintah juga berupaya memberikan insentif dan kemudahan para investor. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan pihaknya siap memberikan insentif yang dapat menarik minat investor ihwal pajak dan percepatan proses perizinan.
Pada tahun 2010-2014, realiasi investasi yang dicatat BKPM mencapai Rp 1.632 triliun dan akan meningkat menjadi Rp 3.500 triliun pada tahun 2019 mendatang. "7 sektor di antaranya akan dijadikan sektor hijau," kata Franky.
Ketujuh sektor tersebut adalah pertanian, kehutanan, perikanan, geotermal, industri produk ramah lingkungan, pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan, dan pengelolahan sampah dan limbah.
ANDI RUSLI
