Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kapasitas Over, DPR Sebut Gedung Baru Mendesak  

image-gnews
Petugas kebersihan membersihkan genangan air akibat atap yang bocor di Lobby gedung Nusantara III DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2). Akibat hujan yang cukup deras disertai petir mengguyur Jakarta, menyebabkan kebocoran di sejumlah atap Gedung DPR. TEMPO/Imam Sukamto
Petugas kebersihan membersihkan genangan air akibat atap yang bocor di Lobby gedung Nusantara III DPR Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2). Akibat hujan yang cukup deras disertai petir mengguyur Jakarta, menyebabkan kebocoran di sejumlah atap Gedung DPR. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.COJakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyas Tuti mengatakan pihaknya perlu segera membangun gedung baru di Kompleks Parlemen Senayan untuk ruang kerja tenaga ahli dan staf administrasi per anggota Dewan. Alasannya, ruang kerja di Gedung Nusantara I tak lagi mampu menampung anggota Dewan bersama semua stafnya.

"Bayangkan, kebutuhan gedung yang tadinya hanya dirancang menampung 800 orang, sekarang hampir 5.000 orang," kata Win di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 27 April 2015.

Menurut Win, Gedung Nusantara I, lokasi ruang kerja anggota Dewan, hanya dirancang untuk 400 anggota Dewan dan 400 staf. Saat ini, ia mencatat terdapat sekitar 4.357 tenaga ahli sekaligus staf administrasi dan 560 anggota Dewan yang menempati gedung berlantai 22 tersebut. Tiap anggota memiliki lima tenaga ahli dan dua staf pribadi.

Selain itu, Win mengklaim luas ruangan anggota jauh dari standar peraturan presiden, yaitu 117 meter. Saat ini rata-rata luas ruang kerja sebesar 28-30 meter. "Bayangkan ruang sekecil itu, stafnya duduk di mana?" ujar Win.

Hingga kini DPR belum merilis anggaran resmi pembangunan gedung tersebut. Rencananya, DPR juga membangun museum dan perpustakaan serta sentra riset baru.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun tim kerja pembangunan gedung baru diketuai Wakil Sekretaris Jenderal DPR Achmah Djuned, dengan anggota Kepala Biro Pemeliharaan Bangunan Dimyati Sudja, Kepala Biro Perawatan Mardian Umar, Kepala Biro Humas Djaka Winarko, serta beberapa perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan pembangunan akan dilakukan di gedung Kementerian Pemuda dan Olahraga. Gedung tersebut masih di bawah pengelolaan DPR. "Diusulkan kepada Jokowi akan gunakan Kemenpora, nanti akan ditempati DPD," tuturnya.

PUTRI ADITYOWATI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 jam lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

7 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

7 jam lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

14 jam lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

15 jam lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.


Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

1 hari lalu

Arsyadjuliandi Desak Pemerintah Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Tol

Anggota Komisi II DPR RI, Arsyadjuliandi Rachman, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan Tol Pekanbaru-Padang.


Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 hari lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

2 hari lalu

Aktivitas pengisian truk tangki untuk distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta, Selasa, 2 April 2024. Secara rinci, perusahaan memproyeksikan selama arus mudik dan balik Lebaran 2024 peningkatan konsumsi masyarakat untuk produk BBM Pertamax sekitar 15 persen, Pertalite 10 persen, dan Pertamax Turbo 6 persen, Dexlite 3 persen dan Pertamina Dex 4 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Wacana Pembatasan Pertalite dan LPG 3 Kilogram, Politikus PKS Setuju

Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKS menyatakan setuju dengan pembatasan Pertalite dan LPG 3 kilogram.