TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengklaim peringatan hari buruh internasional di Indonesia tahun ini benar-benar dirasakan sebagai perayaan. Sweeping atau razia yang biasa dilakukan oleh buruh tak lagi terlihat secara besar-besaran. (Baca: Cerita Buruh yang Pilih Ngopi Bareng Gubernur Ketimbang Demo)
"Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada lagi penutupan jalan. Para buruh bergembira," kata JK di Markas Besar Kepolisian RI di Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Mei 2015. Adapun orasi yang terjadi, JK menilainya masih dalam tahap kewajaran.
Dalam kunjungannya ke Mabes Polri, JK meninjau posko nasional pemantauan Hari Buruh. JK diterima langsung oleh Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti dan Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan. JK juga ditemani Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri.
Menurut JK, berdasarkan pemantauan yang dia lakukan di Posko itu, peringatan Hari Buruh di hampir seluruh daerah di Indonesia berjalan dengan lancar. "Saya berterima kasih kepada Kepala Polri, Menaker, dan organisasi buruh," kata JK.
JK juga mengklaim buruh di Indonesia sudah mendapat fasilitas yang layak. Tidak hanya gaji, katanya, para pekerja juga mendapatkan beberapa jaminan sosial kesehatan dan pendidikan gratis. "Dapat beras miskin, perumahan, dan jaminan sosial seperti pensiunan."
Ditanya tentang tuntutan penghapusan tenaga alih daya atau outsourcing, JK mengatakan hal itu diatur bertahap. Yang penting saat ini tersedianya lapangan kerja. Sebabnya, pemerintah tak hanya memikirkan buruh, tapi angkatan kerja yang belum terserap.
Kepolisian Daerah Metro Jaya memperkirakan lebih dari 100 ribu buruh dari berbagai daerah datang ke Jakarta. Sebanyak 14.404 personel gabungan disiapkan, antara lain 5.217 personel dari Polda Metro Jaya, 6.689 personel dari Polres, dan 1.597 personel dari Mabes Polri.
FAIZ NASHRILLAH
