TEMPO.CO, Bantul - Presiden Joko Widodo membantah jika proyek pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt dianggap sebagai program ambisius. "Saya sampaikan, ini tidak ambisius. Ini terencana secara detail," kata Jokowi saat meresmikan pembangkit listrik tenaga bayu di Samas, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Senin, 4 Mei 2015.
Jokowi menambahkan, proyek pembangkit 35 ribu MW itu juga didukung regulasi yang sudah disederhanakan. Agar berjalan sesuai dengan rencana, Jokowi berjanji terus memantau proses pembangunannya. Selain memantau langsung, Jokowi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan mengawasi pembangunan pembangkit di 240 lokasi.
Menurut Jokowi, selama 70 tahun merdeka, baru pembangkit 50 ribu MW yang berhasil dibangun pemerintah. Saat ini jumlah warga Indonesia yang dialiri listrik masih sekitar 16 persen. Adapun kebutuhan tiap tahun mencapai 7 ribu MW.
Jokowi menganggap pembangunan pembangkit listrik merupakan utang pemerintah kepada rakyat yang harus dipenuhi. Jokowi mengaku, setiap berkunjung ke daerah, dia selalu mendapat keluhan dari masyarakat tentang defisit listrik.
Presiden meminta komponen pembangkit listrik diproduksi industri dalam negeri. "Apalagi nilai proyeknya sebesar Rp 1.127 triliun. Kalau komponen lokalnya bisa 60 persen, tentu luar biasa," kata Jokowi.
Untuk komponen lokal ini, pada tahap awal, Jokowi akan memberikan kesempatan bagi perusahaan swasta untuk masuk. Jika tak ada perusahaan yang tertarik, dia berencana menunjuk badan usaha milik negara untuk memproduksi komponen listrik.
FAIZ NASHRILLAH
