TEMPO.CO, Jakarta - Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengganti nama putri sulungnya dari GKR Pembayun menjadi GKR Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram. Pekan lalu, Sultan mengeluarkan perintah untuk mengubah nama Buwono menjadi Bawono dan menghilangkan gelar Khalifatulah.
Banyak yang curiga langkah itu merupakan upaya raja yang tidak memiliki anak laki-laki ini menurunkan kekuasaannya kepada anak kandungnya, bukan kepada adik laki-lakinya. "Itu hanya permainan ketoprak saja,” ucap pemerhati keraton, Heru Wahyu Kismoyo, menyikapi peristiwa itu, Selasa, 5 Mei 2015.
Heru mengatakan penggantian nama GKR Pembayun tak lebih dari urusan internal keluarga Sultan HB X. Peristiwa itu tak bisa disebut sebagai peristiwa yang berkaitan dengan urusan Kasultanan Yogyakarta. “Ini hanya lelucon, entertain saja,” ujarnya.
Pemberian nama Mangkubumi itu, tutur dia, juga aneh. Alasannya, dalam tradisi Kasultanan Mataram Islam, nama itu hanya diperuntukkan bagi laki-laki. “Baru kali ini dipakai untuk perempuan,” katanya.
Jika prosesi itu benar merupakan pengangkatan putra mahkota, ujar pengajar di Universitas Widya Mataram, Yogyakarta itu, pengangkatan yang terjadi tidak sah. Alasannya, pengangkatan itu berlangsung di luar kelaziman. “Biasanya, putra mahkota adalah laki-laki,” ucapnya.
Menurut dia, pengangkatan putra mahkota merupakan prosesi adat yang berlandaskan paugeran (hukum keraton). Hukum itu bersumber dari syariat agama Islam. “Ini legal formalnya,” tuturnya.
Saat ini, kata dia, ada sebelas putra Sultan Hamengku Buwono IX yang lebih berhak menjadi putra mahkota. Mereka tak dilibatkan dalam proses yang berlangsung hari ini.
Sultan HB X, menurut dia, kini telah meninggalkan tradisi demokratis yang ditanamkan pendahulunya, yakni HB IX.
Contohnya saja, pengangkatan HB X menjadi raja merupakan hasil kesepakatan keluarga dan saudara-saudara. “Mestinya proses demokrasi ini jangan dibalik sekarang ini,” kata Heru.
ANANG ZAKARIA
