TEMPO.CO, Shanghai - Pemerintah Shanghai, Cina, memperkenalkan aturan baru dalam mencegah praktek korupsi di kota besar tersebut. Aturan itu melarang keluarga pejabat senior di Shanghai menjalankan bisnis swasta.
"Jika memilih menjadi pejabat, Anda tidak bisa masuk ke bisnis dan menjadi kaya," kata Han Zheng, Ketua Partai Komunis Cina dari kota yang memiliki lebih dari 24 juta penduduk tersebut.
Seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa, 5 Mei 2015, Zheng menyatakan aturan itu salah satu upaya yang dianggap paling konkret untuk mengatasi siklus korupsi jangka pendek di Cina sejak Presiden Xi Jinping meluncurkan draft antikorupsi.
Pada Maret lalu, di hadapan parlemen, Xi Jinping mengharuskan Shanghai menjadi proyek percontohan pemberantasan korupsi.
Aturan di Shanghai itu mencakup pejabat di tingkat direktur kepala biro dan di atasnya, baik dalam pemerintahan, Partai Komunis Cina yang berkuasa, peradilan, parlemen, maupun badan usaha milik negara.
Dalam aturan baru tersebut, pasangan dan anak-anak para pejabat tidak bisa mendaftarkan bisnisnya, baik secara individu maupun kemitraan, dan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang terdaftar atau yang tak terdaftar oleh negara.
Selain itu, mereka dilarang melakukan bisnis di dalam dan luar negeri. Pasangan pejabat senior juga dilarang memegang posisi teratas di perusahaan swasta atau ditunjuk menduduki posisi pada perusahaan investasi asing.
Namun pasangan dan anak-anak pejabat dapat terlibat dalam bisnis tapi tidak di wilayah tempat pejabat tersebut bekerja.
Dalam upaya untuk mengakhiri korupsi, otoritas Shanghai sebelumnya mengadopsi peraturan yang melarang pasangan dan anak-anak jaksa penuntut umum dan hakim menjabat sebagai pengacara atau pekerjaan lain yang terkait dengan peradilan.
Larangan berbisnis bagi keluarga pejabat juga sebagai tindak lanjut dari laporan media Cina dan asing tentang keluarga pejabat yang telah memanfaatkan hubungan untuk memperkaya diri sendiri, dan hal itu telah memicu kemarahan publik Cina.
Korupsi anggota keluarga pejabat Cina telah menjadi perhatian sejak lama. Partai dan pemerintah telah memecat dan menghukum ribuan koruptor. Sebagian dari mereka bersama anak dan istrinya telah melarikan diri ke luar negeri.
CHANNEL NEWS ASIA | YON DEMA
