Puan Maharani: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden  

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan tidak ada pembicaraan mengenai perombakan kabinet dalam pertemuan antara pengurus DPP dan para ketua DPD PDI Perjuangan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara hari ini. Puan mengatakan perombakan kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif presiden.

"Tidak (membahas itu). Itu kan hak prerogatif Presiden. Sama sekali tidak ada bicara reshuffle-reshuffle," kata Puan seusai pertemuan di Kompleks Istana, Rabu, 6 Mei 2015.

Mengenai kemungkinan PDI Perjuangan mengusulkan nama jika perombakan terjadi dilakukan, Puan mengatakan, pengusulan nama menjadi urusan Ketua Umum Partai Megawati Soekarnoputri.

"Yang mengusulkan kan ketua partai. Jadi nanyanya tidak ke kita," kata Puan.

Hari ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan perombakan bisa dilakukan pada semua pejabat yang diangkat presiden, termasuk Kepala Kantor Staf Kepresidenan Luhut Pandjaitan‎

"‎Siapa pun yang diangkat oleh presiden, itu dapat diganti oleh presiden. Itu saja rumusnya," katanya.

Menurut dia, perombakan dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Kalla enggan menyebut siapa menteri yang akan dirombak atau kapan perombakan akan dilakukan.

"Belum, tunggu saja waktunya. Tunggu saja, sabarlah.‎ Ya pentingnya (reshuffle) meningkatkan kinerja pemerintah. Di situ pentingnya," katanya.

ANANDA TERESIA