Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Jeblok, Tedjo dan Yasona Malah Dipuji NasDem

Editor

Zed abidien

image-gnews
Massa berunjuk rasa sambil membawa papan bertuliskan save KPK, Malang, Jawa Timur, Senin 26 Januari 2015. Dalam aksinya massa juga menuntut dan mengecam keras pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijanto yang menyatakan bahwa, dukungan rakyat terhadap KPK sebagai sesuatu yang tidak jelas. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Massa berunjuk rasa sambil membawa papan bertuliskan save KPK, Malang, Jawa Timur, Senin 26 Januari 2015. Dalam aksinya massa juga menuntut dan mengecam keras pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhi Purdijanto yang menyatakan bahwa, dukungan rakyat terhadap KPK sebagai sesuatu yang tidak jelas. TEMPO/Aris Novia Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai NasDem Jhonny G. Plate berpendapat berbeda dengan hasil survey publik terkait kinerja menteri di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia menilai kinerja menteri di bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan cukup cemerlang.

"Ada banyak portofolio menteri yang bagus sehingga perlu kesempatan lebih," kata Jhonny saat dihubungi Tempo, Kamis, 7 Mei 2015.

Pendapat Jhonny tersebut bertolak belakang dengan hasil sigi Poltracking pada Maret lalu. Poltracking mencatat sebanyak 48,5 persen masyarakat tak puas dengan kinerja keseluruhan pemerintahan Jokowi - JK.

Selain itu, 52,2 persen publik kecewa pada kinerja menteri di bidang ekonomi. Publik juga kecewa pada kinerja pemerintah di bidang hukum. Ada 55,6 persen masyarakat yang tak puas dengan kinerja menteri-menteri di bidang hukum. Menteri bidang keamanan juga menjadi sorotan publik karena kinerja menteri-menterinya yang dipandang buruk. Sebanyak 50,7 persen masyarakat kecewa dengan kinerja pemerintah di bidang keamanan.

Menurut Jhonny, kinerja Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno kinclong. "Meski terjadi diskursus politik, tapi sejauh ini politik masih terkendali," kata dia. "Polisi bisa menekan tindakan terorisme dan tak ada tindakan makar luar biasa."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Jhonny berharap agar Jokowi memberi kesempatan perbaikan kepada menteri-menteri di bidang ekonomi meski pertumbuhan ekonomi Indonesia melemah. "Bijaksana kalau kita beri kesempatan sekali lagi agar mereka bersinergi kuat," kata dia.

Jhonny mengatakan menteri di bidang hukum juga bekerja sesuai koridor. "Menteri Yasonna bekerja sesuai undang-undang. Proses hukum partai diserahkan ke pengadilan," kata dia.

Meski begitu, ia menyerahkan kepada Presiden soal reshuffle kabinet. Ia mengaku tak masalah jika Jokowi memilih menteri dari partai nonkoalisi. "Silakan saja ambil putra-putri terbaik," ujar Wakil Ketua Fraksi NasDem di DPR itu.

PUTRI ADITYOWATI



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

8 hari lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi Syahrul Yasin Limpo (tengah) berjalan meninggalkan ruangan usai mengikuti sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.  ANTARA/Rivan Awal Lingga
Syahrul Yasin Limpo Ogah Komentar Soal Aliran Dana Rp 40,1 Juta ke Partai NasDem

JPU KPK dalam dakwaannya menyatakan bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menggunakan uang sebesar Rp 40.123.500 untuk kepentingan NasDem.


Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

9 hari lalu

Suasana rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Pada hari ke-20 rapat pleno rekapitulasi pernghitungan suara tingkat nasional, KPU telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara di 128 wilayah PPLN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.


Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

9 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.


Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

21 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Nasdem Tunggu Instruksi Surya Paloh untuk Gulirkan Hak Angket

Fraksi Partai Nasdem belum mendapatkan instruksi dari Ketua Umum Surya Paloh untuk menandatangani persetujuan hak angket.


Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

31 hari lalu

Ketua umum Partai Nasdem, Surya Paloh bersama pasangan Capres - Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (kiri), memberikan keterangan kepada awak media seusai melakukan pertemuan tertutup, di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024. Dalam pertemuan ini, Surya Paloh menyatakan Partai Koalisi Perubahan Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Keadilan Sejahtera membahas mengenai hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 untuk mendukung PDI Perjuangan untuk segera digulirkan di Parlemen. TEMPO/Imam Sukamto
Dinamika Politik Setelah Surya Paloh Diundang Presiden Jokowi pada Pekan Lalu

Pengamat politik Ujang Komarudin menilai pertemuan Jokowi dan Surya Paloh bukan sekadar silaturahmi biasa.


Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

35 hari lalu

Sejumlah Anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Februari 2024. Rapat yang dihadiri oleh 95 anggota dan izin 196 sehingga total 291 orang anggota itu beragendakan penyampaian pidato Ketua DPR RI Puan Maharani untuk menutup masa persidangan III. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prediksi Pertarungan Suara Partai di DPR yang Pro dan Kontra Hak Angket Pilpres 2024

Jika DPR tidak siap untuk menggunakan hak angket dugaan kecurangan, capres Ganjar Pranowo akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.


Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

37 hari lalu

Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa 9 Januari 2024. Sidang kabinet membahas Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. TEMPO/Subekti.
Terkini Bisnis: Reshuffle Kabinet Jokowi Tunggu Hari, Kenaikan Harga Beras Mestinya Diantisipasi

Reshuffle kabinet Jokowi tunggu hari biasanya. Pengamat sebut kenaikan harga beras mestinya diantisipiasi karena mengancam inflasi.


Luhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet

26 Januari 2024

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Jakarta, Jumat (19/1), mengatakan ada pihak yang berupaya untuk menggoyang pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Luhut Tantang Menteri Mundur, Ini Daftar Nama yang Diisukan Resign dari Kabinet

Luhut mempersilakan jika ada menteri mundur dari kabinet Jokowi, namun membantah kalau Sri Mulyani akan resign.


Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

23 November 2023

Capres Anies Baswedan dalam konfensi pers rembuk ide transisi energi berkeadilan di Hote Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2023. Tika Ayu/Tempo
Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah berkecimpung dengan isu soal lingkungan sejak masih berkuliah.


Jokowi Segera Reshuffle Kabinet Usai Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri

7 Oktober 2023

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers terkait pengunduran diri Menteri Pertanian Sahrul Yasin Limpo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 6 Oktober 2023. Presiden telah menerima dan menandatangani surat pengunduran diri Mentan Sahrul Yasin Limpo. TEMPO/Subekti.
Jokowi Segera Reshuffle Kabinet Usai Syahrul Yasin Limpo Mengundurkan Diri

"Secepatnya kami siapkan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jumat 6 Oktober 2023.