TEMPO.CO, Jakarta - Tenaga Kerja Indonesia makin memperoleh keistimewaan dan kemudahan, menyusul peresmian Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (LPTSA-P2TKI) di Surabaya, Kamis (7 Mei 2015).
Berkat keberadaan lembaga itu maka proses perizinan yang dilalui para calon maupun TKI yang kembali ke luar negeri makin ringkas, cepat, murah dan melindungi.
Kepala BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI) Nusron Wahid, dan Gubernur Jawa Timur H.Soekarwo meresmikan LPTSA-P2TKI dan Loka P3TKI. Hadir dalam kesempatan itu Muspida Pemda Jawa Timur, jajaran BNP2TKI, BP3TKI serta para pemangku kepentingan lainnya.
Menurut gubernur, dalam lembaga ini berhimpun 7 (tujuh) instansi yang menangani persyaratan dan perizinan seperti Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, lembaga psikologi dan kesehatan, serta BNP2TKI. Yang belum adalah perwakilan imigrasi.
Semua proses berlangsung dalam satu sistem yang terpadu, di mana pada bagian akhir ada unit yang mengawasi dan mengotensifikasi dokumen.
Unit bisa mendeteksi penyebab kelambatan proses serta keaslian dokumen yang diajukan TKI. Tak akan terjadi lagi TKI memperoleh paspor di Riau, KTP Jawa Timur padahal asalnya dari NTB, tambahnya yang disambut tawa hadirin.
Ini semua membuktikan realisasi tekad pemerintah, ujar Kepala BP2TKI, untuk hadir dalam mengatasi problem yang dihadapi para Calon TKI maupun TKI.
"Pemerintah akan terus memberi perlindungan, kemudahan proses dan keistimewaan kepada mereka." ujar Nusron Wahid dalam keterangan persnya, Kamis (7/5/2015).
Dia mengingatkan bahwa investor asing dan TKI sama- sama menghasilkan devisa. Namun investor asing lebih banyak memperoleh keistimewaan fasilitas dan peraturan dibanding yang diperoleh TKI.
"Pemerintah akan mengubah ketidakseimbangan itu, dengan menciptakan berbagai hal agar menjadi TKI memperoleh fasilitas atau kemudahan yang lebih banyak " ujar Nusron.
Dia menambahkan dengan sekalian kemudahan itu maka yang memperoleh manfaat bukan hanya TKI dan keluarganya tetapi juga negara.
Filipina memperoleh kiriman devisa sedikitnya US$26 juta setahun berkat berbagai pembenahan. Adapun total devisa yang dikirim TKI sekitar US$8 per tahun. Pemerintah menargetkan penerimaan devisa dari TKI US$ 16 juta dalam 5 tahun mendatang.
Pahlawan Devisa
Pembuatan LPTSA itu, diakui Suciati (30) asal Palur, Madiun sangat bermanfaat sebab prosesnya hanya sekitar 15 menit paling lama setengah jam. Dia akan bekerja di Hong Kong untuk ketiga kalinya dan mengirim uang untuk ibunya Rp. 1 juta per bulan. Sisanya ditabung di Hong Kong.
Sementara Susmiati (32) akan bekerja lagi di Hail, Arab Saudi untuk kedua kalinya. Dengan meninggalkan anak tunggal yang berumur 7 tahun. Wanita asal Karang Doro, Banyuwangi, itu mengirim rata-rata Rp11 juta setiap 3 bulan "Alhamdulillah, majikan saya baik."
