TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov Bali meminta pengusaha Cina memberikan saran dan bantuan investasi di infrastruktur penanganan dan pengelolaan sampah serta kemacetan lalu lintas.
Asisten II Setda Bali Ketut Wija mengungkapkan pihaknya membutuhkan bantuan itu untuk meningkatkan kualitas pariwisata dan menjaga citra Bali. Kedatangan wisman ke Bali pada tahun lalu tercatat mencapai 3,7 juta orang, sedangkan wisdom lebih dari 6,9 juta orang.
Bahkan, jumlah kunjungan wisatawan asal Cina pada tahun lalu meningkat 51% menjadi 600.000 orang, dan pada tahun ini ditargetkan bisa mencapai 1 juta orang. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke daerah secara tidak langsung berdampak terhadap kemacetan dan banyaknya sampah yang harus dikelola sehingga mutlak diperlukan infrastruktur memadai guna mengimbangi pariwisata.
“Untuk meningkatkan wisatawan, Bali membutuhkan infrastruktur. Tanpa ada infrastruktur, wisatawan tidak akan berkembang dan justru menimbulkan citra kurang baik bagi Bali sendiri,” jelasnya dalam Seminar Promosi Investasi di Wilayah Kerja Konjen Cina di Denpasar, Jumat 8 Mei 2015.
Adapun sejumlah proyek yang ditawarkan seperti pembangunan ruas tol Denpasar-Gilimanuk, dan Pekuatatan-Singaraja, Pelabuhan Amed Karangasem, Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara, serta ruas tol Denpasar-Singaraja.
Ketua Komite Perdagangan Indonesia-Cina dan Asean Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali Rudiyanto menjelaskan sejumlah perusahaan BUMN Cina menjajaki investasi di Pulau Dewata. Daerah ini, menurutnya, lebih dilirik dibandingkan dengan NTT dan NTB karena pertimbangan pendapatan asli daerah (PAD) cukup besar.
Dia mengungkapkan konsep pembiayaan yang akan disalurkan oleh pengusaha Cina berbeda dengan negara-negara lain. Investor Cina enggan hanya mengeluarkan investasi, melainkan ingin satu paket dari penyaluran kredit hingga pembangunannya atau turn key loan.
“Kalau hanya investasi, mereka maunya power plant, karena itu kontrak dan listrinya dibeli PLN,” jelasnya di lokasi sama.
Sementara untuk pembangunan infrastruktur dermaga, bandara dan jalan tol lebih memilih memberikan kredit untuk jangka panjang. Tujuannya, karena ingin mendapatkan pembayaran cicilan dari pemerintah daerah selama beberapa tahun ke depan.
